Network
ISU BOGOR - Tak sedikit pengamat yang menilai rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua ini sangat rentan dan terancam kehilangan kekuasaan, mirip Presiden Soeharto di tahun 1998.
Pasalnya, sejak awal terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia pada tahun lalu, Jokowi harus berhadapan dengan pandemi COVID-19.
"Beberapa bulan kemudian, Jokowi menjadi sasaran kritik keras atas keputusannya dalam mendukung pengesahan Undang Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang kontroversial," kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) sebagaimana dikutip dari The Convesation.
Baca Juga: Dirombak! Sri Mulyani Digantikan Erick Thohir Atas Petunjuk Jokowi, Bagaimana dengan Menkes Terawan?
Menurutnya, banyak aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Jokowi dan telah berkembang di seluruh Indonesia.
Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok pekerja.
Beberapa survei mengenai kinerja Presiden pada tahun pertama, menunjukkan kepercayaan publik terhadap Jokowi menurun.
Survei tersebut juga menunjukkan persentase orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi turun menjadi kurang dari 40% pada Oktober.
Baca Juga: Dari Bogor, Jokowi Hadiri KTT ke-37 ASEAN secara Virtual
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada masa jabatan pertamanya, ketika kepercayaan publik mencapai lebih dari 70%.
Berikut 3 alasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi hingga berpotensi kekuasaannya hilang:
1. Gagal melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19
Setelah mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia kini memiliki angka kematian tertinggi di Asia Tenggara.
Per 3 November 2020, Indonesia tercatat memiliki 415.402 kasus COVID-19, tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat ke-19 di dunia.
Hal ini menunjukkan penanganan pandemi yang buruk oleh pemerintah Indonesia. Alasan utamanya adalah pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan rakyat.
Baca Juga: Jokowi Anugerahkan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa 71 Tokoh, Nomor 29 Tak Datang
Alih-alih mengalokasikan sumber daya ke sektor kesehatan ketika virus pertama kali menyerang negara Indonesia pada Maret.
Pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan hampir Rp 300 miliar di sektor pariwisata untuk menangkal dampak negatif dari wabah virus corona.
Inisiatif, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak turis asing, akhirnya ditunda karena tekanan dari masyarakat.
Sementara negara-negara lain berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menangani COVID-19, Indonesia justru sebaliknya.
Baca Juga: Ketika Bahasa Inggris Jokowi 'Look Forward to Work Closely' untuk Biden dan Harris jadi Kontroversi
Ketika negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang mendapat pujian atas penanganan COVID-19 mereka telah memberlakukan aturan ketat untuk melindungi rakyatnya.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru hanya memikirkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.
"Dalam keputusan yang kontroversial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta karyawannya yang berusia di bawah 45 tahun untuk tetap kembali bekerja di kantor pada 25 Mei," katanya.
Baca Juga: Bima Arya Minta Atensi Khusus dari Presiden Jokowi Soal Ciliwung
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya melonggarkan kebijakan lockdown parsial , terutama untuk sektor bisnis.
Pemerintah juga mengizinkan 500 pekerja Cina untuk masuk ke Indonesia guna melanjutkan pekerjaan proyek Cina di Indonesia.
Keputusan ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akan membantu pemulihan perekonomian negara.
Semua keputusan tersebut dilakukan saat Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani COVID-19.
Baca Juga: Kritik Ombudsman: Kesalahan Berulang, Jokowi Harus Evaluasi Stafsus Presiden
Sampai hari ini, Indonesia masih memiliki fasilitas dan staf medis terbatas untuk menangani pasien COVID-19.
Indonesia juga masih belum dapat melacak individu yang terinfeksi secara akurat. Hal ini ditunjukkan dengan sering terjadinya perbedaan data antara pusat dan daerah terkait jumlah individu yang tertular.
Pelaksanaan tes COVID-19 di Indonesia juga telah banyak dikritik, dan tenaga medis masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai.
Banyak dari mereka meninggal karena tidak mendapatkan perlindungan yang cukup oleh Pemerintah, tapi tidak ada data pasti berapa banyak jumlahnya.
Baca Juga: PTUN Nyatakan Jaksa Agung Melawan Hukum, YLBHI Minta Jokowi Turun Tangan
"Ironisnya, meski upaya penyelamatan ekonomi dilakukan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat, ekonomi Indonesia tetap tak terselamatkan akibat hantaman pandemi," katanya.
Indonesia resmi mengalami resesi setelah mengalami penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.
2. Gagal mendengarkan keprihatinan masyarakat
Selain gagal melindungi masyarakat dari COVID-19, Jokowi juga gagal mendengarkan tuntutan rakyat.
Pertama, Presiden belum mendengarkan imbauan dari organisasi agama dan kelompok masyarakat sipil untuk menunda pemilihan kepala daerah.
Meskipun ada kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah akan memperburuk penyebaran COVID-19, Jokowi tetap memutuskan untuk melanjutkan pemilihan di 270 daerah pada Desember.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tidak Paham Pancasila
Argumen utamanya adalah bahwa pemilu itu penting untuk menjaga agar roda perekonomian terus berputar.
"Namun, beberapa berspekulasi bahwa keputusannya didorong oleh fakta bahwa putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, mencalonkan diri untuk posisi wali kota,"
"Masing-masing di Solo, Jawa Tengah, dan Medan, Sumatera Utara. Menunda pemilu hanya akan mengurangi peluang mereka untuk menang," tulisnya.
Baca Juga: Ini Alasan Cak Nun Tak Mau Dipanggil ke Istana Negara, Diantaranya Takut Jokowi Turun!
Kedua, Jokowi menutup telinga atas tuntutan masyarakat untuk menghentikan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Sebaliknya dia dan anggota parlemen diam-diam mengeluarkan undang-undang yang dikritik karena mengorbankan tenaga kerja dan lingkungan demi mengutamakan kepentingan investor.
Masyarakat dari semua lapisan turun ke jalan meminta pemerintah mencabut undang-undang tersebut. Namun, mereka justru mendapatkan serangan gas air mata oleh angkatan bersenjata.
3. Mengkriminalisasi kritik
Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah pemerintahan Jokowi telah mengambil langkah-langkah tidak demokratis untuk membungkam para pengkritiknya. Beberapa bahkan telah ditangkap.
Baca Juga: Diam-diam UU Ciptaker Ditandatangani Jokowi, eh Ternyata Keliru
Salah satunya adalah Ravio Patra, peneliti independen dan pemerhati pengelolaan data dan informasi pemerintah, yang ditangkap atas tuduhan menyebarkan informasi palsu setelah mengkritik pemerintah di Twitter.
"Pemerintah juga berencana untuk menutup akun media sosial yang mengkritik pemerintah dan mencapnya sebagai penyebar hoaks," jelasnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk menghukum siswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi menentang Omnibus Law dengan mempersulit pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bakal Dapat Penghargaan Ini dari Jokowi, Mahfud: Tanpa Pandang Bulu
"Serta diberikan catatan khusus dalam surat keterangan tersebut. Hal ini akan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
Apa langkah selanjutnya
"Dengan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa Jokowi harus memikirkan kembali bagaimana dia menangani COVID-19 dan protes publik".
"Jika tidak, dia kemungkinan akan menghadapi reaksi keras dari masyarakat, yang mungkin akan membuat dirinya kehilangan posisinya sebagai presiden," ungkapnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Bakal Anugerahi Bintang Mahaputra ke Presidium KAMI, Netizen: Kok GN Dapat?
Respons keras dan represif dari pemerintah terhadap kritik publik diperkirakan akan menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Jokowi sebagai pemimpin negara ini.
Jokowi harus belajar dari sejarah, terutama dari kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, setelah mendapat penolakan keras dari rakyat.
"Hari ini, Jokowi menghadapi situasi yang mirip dengan hari-hari terakhir Suharto tahun 1998: demonstrasi anarkis menentang kepemimpinannya yang semakin meluas dengan krisis ekonomi," katanya.
Baca Juga: Jokowi Pernah Nge-Vlog Bareng, Kini Mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron Karena Hina Umat Islam
Jokowi harus mengambil langkah konkret untuk mulai mendengarkan protes dan tuntutan rakyat.
"Atau dia mungkin mengambil risiko kehilangan jabatannya seperti Suharto, yang terpaksa mengundurkan diri menyusul protes besar-besaran oleh mahasiswa dan aktivis," ujarnya.***
