Network
Piagam tersebut memberikan yurisdiksi pengadilan untuk mendakwa dan mengadili para pemimpinRezim Nazi untuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap warga sipil, serta tindakan penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama; dalam melakukannya, hal itu juga berkontribusi pada kriminalisasi internasional atas bentuk-bentuk perilaku kasar lainnya.
Momentum yang diciptakan oleh Pengadilan Nürnberg dan pengungkapan berikutnya dari kekejaman Nazi mengarah pada pengesahan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Resolusi 96-I (Desember 1946).
Ini yang membuat kejahatan genosida dihukum berdasarkan hukum internasional, dan Resolusi 260-III ( Desember 1948), yang menyetujui teks Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, perjanjian hak asasi manusia PBB yang pertama.
Konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1951, telah diratifikasi oleh lebih dari 130 negara. Meskipun Amerika Serikat memainkan peran utama dalam merancang konvensi dan merupakan penandatangan asli, Senat AS tidak meratifikasinya sampai tahun 1988.
Pasal 2 konvensi mendefinisikan genosida sebagai salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama, seperti:
(a) Membunuh anggota kelompok;
(b) Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok;
(c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan membawa kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian;
(d) Memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
(e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.
