Network
"Yang kami ubah dalam tes buta warna, kami tambah berat tesnya," paparnya.
Penggunaan "tes keperawanan" di Indonesia pertama kali diungkap oleh Human Rights Watch (HRW) pada tahun 2014.
Saat itu Direktur Advokasi Hak-hak Perempuan HRW Nisha Varia mengkritik pemerintah Indonesia karena menutup mata terhadap praktik 'merendahkan dan diskriminatif'.
"Tes-tes ini merendahkan dan diskriminatif, dan mereka merusak akses setara perempuan ke peluang kerja yang penting."
“Polri dan militer Indonesia tidak dapat secara efektif melindungi semua orang Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, selama pola pikir diskriminasi merasuki barisan mereka,” tambahnya.***
