Network
Tetapi junta telah mengumumkan segera setelah merebut kekuasaan dari Aung San Suu Kyi, tujuannya untuk meloloskan RUU keamanan siber.
RUU itu memuat keharusan penyedia telekomunikasi untuk memberikan data saat diminta.
Termasuk menghapus atau memblokir konten apa pun yang dianggap mengganggu persatuan, stabilisasi, dan perdamaian.
Baca Juga: Afrika Selatan Pilih Vaksin Sinovac China Hadapi Gelombang Ketiga Covid-19
Di dalamnya, terdapat juga untuk mengubah undang-undang privasi yang membebaskan pasukan keamanan untuk menyadap komunikasi.
Larangan berpergian bagi pejabat perusahaan telekomunikasi lokal maupun internasional datang setelah tekanan intensif dari pejabat militer untuk menyelesaikan implementasi peralatan pengawasan percakapan warganya itu.
Sumber, yang berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan, mengatakan larangan itu dimaksudkan untuk menekan perusahaan telekomunikasi menyelesaikan pengaktifan teknologi spyware.
Tiga sumber telekomunikasi lainnya, yang juga berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pihak berwenang telah meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk menerapkan intersepsi.
Lain lagi, Dua sumber mengatakan perusahaan telah diperingatkan berulang kali oleh pejabat junta untuk tidak berbicara secara terbuka kepada media tentang penyadapan tersebut.
