Network
Kemudian, Cak Nun, juga menjelaskan kalau dunia Barat berdemokrasi misalnya ketika menyelenggarakan Pemilu secara relatif steril atau imbas-imbis terhadap dimensi keuangan, Indonesia punya kedaulatan sendiri dan tidak mau membebek Negara-Negara Barat.
"Indonesia tidak mau pakai demokrasi steril. Harus ada money-politic. Setiap penduduk yang mencalonkan diri dari tingkat terbawah hingga puncak, harus jelas modal keuangannya mencukupi atau tidak," ungkapnya.
Baca Juga: Cak Nun Angkat Bicara soal Cuitan Abu Janda: Yang Anda Maksud Kearifan Lokal Itu Apa?
Terserah mau pakai uangnya sendiri atau mengumpulkan pedagang-pedagang kakap untuk ikut membiayai, sehingga kelak kalau yang dibantu keuangan menjadi pejabat, tanggung jawabnya jelas.
Menurutnya, pejabat Indonesia adalah teladan dalam hal tanggung jawab. Kalau ia naik ke kursi jabatan dibiayai oleh umpamanya Taoke atau Cukong-cukong, maka nanti ketika menjabat pejabat Indonesia setia dan konsisten membuktikan tanggung jawabnya, terutama yang terkait dengan kekuasaannya untuk melancarkan jalan dan proyek para donaturnya.
Pejabat Indonesia paling mengerti bagaimana membayar budi. Mereka bukan tipe pengkhianat yang “habis manis sepah dibuang”.
Pejabat Indonesia moralnya tinggi, akhlaknya bisa diandalkan. Rakyat juga memiliki rasio yang jelas dalam memilih pejabatnya.
"Kalau calon pejabat sudah menyelenggarakan “Serangan Fajar” membagi-bagi uang kepada penduduk, maka penduduk juga sangat bertanggung jawab terhadap calon pejabat yang memberinya uang," jelasnya.
Berkat keteladanan para pemimpinnya, rakyat Indonesia juga tidak punya budaya materialistis atau mata duitan.
