Network
ISU BOGOR - Pemerintah Kanada berjanji untuk tidak mundur jika platform media sosial menutup berita negara seperti yang terjadi di Australia. Kanada meminta biaya berita yang tayang di Facebook.
Diberikan Reuters, Kanada bersumpah akan membuat Facebook Inc membayar konten berita. Kanada seolah mencari sekutu dalam pertempuran media dengan raksasa teknologi
Facebook memblokir semua konten berita Australia pada layanannya atas undang-undang yang diusulkan. UU itu mewajibkan Facebook dan Google Alphabet Inc. membayar biaya kepada penerbit Australia untuk tautan berita.
Baca Juga: CATAT Syarat dan Ketentuan Lamaran Tenaga Medis di DKI Jakarta, Gaji Rp5 Juta hingga Rp15 Juta
Menteri Warisan Kanada Steven Guilbeault, yang bertanggung jawab membuat undang-undang serupa yang akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang, mengutuk tindakan Facebook dan mengatakan itu tidak akan menghalangi Ottawa.
"Kanada berada di garis depan pertempuran ini, kami benar-benar di antara kelompok negara pertama di dunia yang melakukan ini," katanya kepada wartawan.
Tahun lalu, organisasi media Kanada memperingatkan potensi kegagalan pasar tanpa tindakan pemerintah.
Baca Juga: Kalina: Mohon Maaf, Pernikahan Saya dengan Vicky Prasetyo Batal
Mereka mengatakan pendekatan Australia akan memungkinkan penerbit untuk mendapatkan kembali C $ 620 juta (Rp 6,83 triliun) setahun. Tanpa tindakan, organisasi media memperingatkan, Kanada akan kehilangan 700 pekerjaan jurnalisme cetak dari total 3.100.
Guilbeault mengatakan Kanada dapat mengadopsi model Australia, yang mengharuskan Facebook dan Google mencapai kesepakatan untuk membayar outlet berita yang tautannya mendorong aktivitas pada layanan keduanya, atau menyetujui harga melalui arbitrase yang mengikat.
Pilihan lain Kanada adalah mengikuti contoh Prancis, yang membutuhkan platform teknologi besar untuk membuka pembicaraan dengan penerbit yang mencari remunerasi untuk penggunaan konten berita.
Baca Juga: Situs Kejagung Dibobol Pelajar, STATEMENT MASYARAKAT tentang REZIM ANTI KRITIK
"Kami sedang bekerja untuk melihat model mana yang paling sesuai," katanya.
Guilbeault menambahkan dia berbicara minggu lalu dengan rekan-rekannya di Prancis, Australia, Jerman dan Finlandia tentang bekerja sama dalam memastikan kompensasi yang adil untuk konten internet.***
