ISU BOGOR - Manajer Program Asia Tenggara dan ASEAN dari Forum-ASIA Rachel Arinii Judhistari menegaskan sejak terjadi kudeta militer di Myanmar pada awal Februari telah banyak kerugian yang dialami masyarakat sipil. Bahkan pihaknya memprediksi bakal banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara massif.
Menurut Rachel, berdasarkan hasil analisa masyarakat sipil terkait krisis Myanmar, setidak proses transisi demokrasi menjadi semu.
"Ini membuktkan konstitusi 2008 berpihak pada militer. Maka dari itu serahkan kekuasaan kembali pada rakyat bukan partai politik tertentu atau ASSK, sebab NLD sudah gagal mengatasi konflik antar etnis dan mengunakan paham buddhist-nationalist untuk melanggengkan kekuasaannya," ungkapnya dalam webinar yang digelar Migran CARE, Kamis 4 Februari 2021.
Baca Juga: Bantu Krisis Myanmar, Indonesia Harus Jadi Aktor Utama di ASEAN
Baca Juga: Biang Keroknya Ini, Jenderal Min Aung Hlaing Kudeta Myanmar
Lebih lanjut, Rachel menjelaskan situasi di Myanmar akan semakin memburuk, tak hanya mempengaruhi di dalam negaranya saja tapi keamanan dan politik kawasan.
"Maka dari itu bersiap bakal terjadi pelanggaran HAM yang massif, kemudian motif ekonomi juga akan semakin pekat," katanya.
Menurutnya, dengan adanya kudeta militer di Myanmar akan semakin memperburuk konflik antar etnis dan situasi Rohingya (Kachin, Shan, dll).
Bahkan, lanjut dia, dengan adanya suntikan dana pinjaman dari bank internasional sebesar 3,2 miliar USD kepada Burma untuk menangani COvid-19 disinyalir akan rawan disalahgunakan akibat kudeta.
Baca Juga: Senam Bang Jago di Tengah Kudeta Myanmar
Baca Juga: Soal Kudeta Myanmar, Joe Biden Ancam Terapkan Sanksi AS
"Bahkan krisis Myanmar ini bakal terjadi proxy war antara US dan China," katanya.
Foruma ASIA juga menyampaikan rekomendasi untuk ASEAN. Diantaranya adalah dikarenakan Brunei adalah chair ASEAN tahun ini, bahkan tema ASEAN adalah we car, we prepare, we prosper.
"Kita juga merekomendasikan kepada negara-negara ASEAN untuk menghargai statement yang dikeluarkan oleh Brunei yang sesuai dengan ASEAN charter untuk mengedepankan demokrasi dan HAM," katanya.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Dikudeta, Indonesia Pastikan WNI di Myanmar Aman
Maka dari itu, pihaknya meminta retreat khusus terkait isu krisis Myanmar saat ini. Kemudian fokus rekomendasi chair statemen dalam summit.
"Meminta AICHR untuk melakukan investigasi percepat proses review Tor AICHR. Followup terkait kebijakan perlindungan pembela HAM. Juga menimbang untuk memberikan konsekuensi melalui RCEP kepada Myanmnar," katanya.
Selain itu, prioritisasi Myanmar dalam ASEAN Comprehensive Recovery Plan serta memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil.
"Yang terakhir bekerjasama dengan SR Myanmar dan IIFM untuk memonitor situasi," pungkasnya.***