Network
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Kemah di IKN Tak Paham Menyatu dengan Alam: untuk Mencari Wangsit
"Oh iya equality before the law dalam kasus ini yang lebih dekat dengan punya akses hukum itu adalah pak Luhut, karena dia pejabat, sekaligus pengusaha, orang yang punya segala hal yang memungkinkan," kata Rocky Gerung.
Sekadar diketahui, Aktivis yang juga Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dilaporkan Luhut atas perkara pencemaran nama baik yang diunggah di kanal YouTube milik Haris.
Dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam", Haris dan Fatia menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.
Pembicaraan ini sendiri berangkat dari laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang dilakukan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Kontras.org, kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).
Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut.
Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.
