Rocky Gerung: Pak Jokowi Mewariskan Kekuasaan kepada Dua Wali Kota Itu Berpotensi Korupsi Juga

- 5 September 2021, 11:56 WIB
Kolase foto Rocky Gerung dan Presiden Jokowi
Kolase foto Rocky Gerung dan Presiden Jokowi /Instagram/@rockygerung.official/@jokowi

ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut kasus maling uang rakyat asal-usulnya adalah politik dinasti. Maka Presiden Jokowi yang telah mewariskan kekuasaan kepada anak dan menantunya berpotensi korupsi.

"Itu yang berbahaya itu, pak Jokowi mewariskan kekuasaannya kepada dua walikota dan itu potensi korupsi juga," katanya di Channel YouTube Rocky Gerung, Minggu 5 September 2021.

Bahkan, lanjut Rocky Gerung, secara kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini dianggap sudah koruptif.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Korupsi Musuh Bersama, Rocky Gerung: Asal Usul Maling Uang Rakyat karena Dinasti

"Jadi Sri Mulyani ini buta huruf terhadap asal usul korupsi yaitu dinastinya itu. Ini bahayanya kalau menteri keuangan, mestinya dia mengerti anatomi dari korupsi, bukan sekedar karena ada kasus di Probolinggo tiba-tiba mengadu ke instagram," ungkap Rocky Gerung.

Dengan demikian, kata Rocky Gerung, orang mempertanyakan alasan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengadu kasus maling uang rakyat lewat instagram.

"Ngadu lewat instagram, ngadu lewat facebook, itu bukan media resmi untuk memberantas korupsi itu, kalau mau bikin konferensi pers, supaya wartawan punya hak untuk bertanya memperluas pandangan publik melalui pertanyaan ibu Sri Mulyani," tegasnya.

Baca Juga: Sebut Jokowi Sebetulnya Berharap 3 Periode, Rocky Gerung: Tentu Dia Ingin Perpanjang Supaya Bisa...

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di akun instagramnya memposting video kasus maling uang rakyat di Kabupaten Probolinggo.

"Korupsi Di Kabupaten Probolinggo. Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)," tulis Sri Mulyani di instagramnya, Sabtu 4 September 2021.

Lebih lanjut, Menkeu juga menjabarkan total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).

Baca Juga: Tagar 'Presiden Bikin Gaduh Mulu' Ramai di Twitter, Jokowi Kena Sindiran Pedas Netizen Lagi

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..! Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)," ungkapnya.

Selain itu, Sri juga membeberkan data kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin. IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020).

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," pungkasnya.***

 

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x