Network
ISU BOGOR - Belakangan hubungan Jokowi dengan PDIP mulai menjadi sorotan. Bahkan, kader PDIP sendiri mulai mengkritisi pemerintahan Jokowi, seperti Puan Maharani.
"Apakah PDIP membutuhkan Jokowi atau Jokowi membutuhkan PDIP?" ujar Refly Harun mengawali pembahasannya dikutip dari YouTube miliknya Minggu, 8 Agustus 2021.
"Ini soal yang sangat plik untuk menganalisinya karena tingkat kepercayaan Presiden Jokowi tidak seperti pada awal-awal masa pemerintahannya," ungkapnya.
Baca Juga: Tagar 'NKRI Bukan Milik PDIP' Muncul di Twitter, Ini Kata Netizen
Refly Harun mengatakan, pada masa pemerintahannya di periode pertama PDIP yang membutuhkan Jokowi karena popularitas Jokowi.
"Elektabilitas Jokowi tertinggi sehingga Megawati pun harus menyerah kepada Jokowi," kata Refly.
Menurut Refly, Megawati sendiri masih ingin dan pasti penasaran karena dua kali perhelatan pemilihan presiden (pilpres) dikalahkan SBY.
Baca Juga: Dilema Demokrasi, Refly Harun: Pemerintahan Presiden Jokowi Mulai Kehilangan Legitimasi
"Dia brharap dengan tidak adanya SBY karena sudah dua periode bisa menjadi calon yang paling populer, ternyaata selalu kalah dalam suvei elektabiltias dengan Prabowo Subianto sampah akhirnya Jokowi menyalip Prabowo," terang Refly.
"Menyerahlah Megawati tampuk kandidasi kepada Jokowi," sambungnya.
Pada saat itu, kata Refly, sesungguhnya PDIP membutuhkan Jokowi. Jokowi tentu saja membutuhkan PDIP sebagai kendaraan poitik.
Baca Juga: Jokowi Dorong Milenial Jadi Petani, Netizen Justru Soroti Gibran dan Kaesang, Ini Kata Mereka
"Karena jika tidak didukung partai besar seperti PDIP, mungkin juga sulit bagi Presiden Jokowi untuk memenangkan pertarungan," ungkap Refly.
Namun, saat ini Ahli Hukum Tata Negara itu menangkap ada kegamangan PDIP utuk tetap bermesraan dengan Presiden Jokowi.
"Faktornya itu dua. Pertama, popularitas dan kepercayaan masayarakat terhadap Presiden Jokowi makin merendah sesuai dengan kutukan periode kedua yang masing-masing kita lihat di Amerika sering terjadi," tutur Refly.
Baca Juga: Rame-rame Elite PDIP Kritik Presiden, Denny Darko: Kayaknya Pak Jokowi Mau Ditinggal Sendirian
Refly berpandangan, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi mulai ada suara-suara kritis. Sebab, beda periode pertama yang relatif Jokowi mempunyai kepercayaan masyarakat yang tinggi.
"Pada peroiode kedua dia untuk memenangkan pertarungan perlu melakukan rekayasa-rekayasa konstitusional, antara lain mempertahankan presidensial treshold dan juga dalam tanda kutip membeli semua partai politik agar mencalonkan dirinya dan membiarkan hanya satu calon yang bisa memajukan setelah satu partai diborong dengan presidensial treshold," bebernya.
"Dari sana mereka-mereka ayang punya rasionalitas demokrasi pasti tidak menyukai fenomena ini. Jadi, moral standingnya sudah beda jauh dibandingkan dengan periode pertama," ungkapnya.
Baca Juga: Natalius Pigai: Satu-satunya Jalan agar Puan Jadi Presiden, PDIP Mesti Pecat Jokowi sebagai Kader
Meskipun, lanjut dia, pada periode pertama mempertahankan presidensial treshold karena kepentingan elit-elit politik.
"Ketika presidensial treshold dipertahankan pada 2009 maksudnya untuk menghadang SBY, tapi ternyata SBY bisa memenangkan pemilihan," kata Refly.
Lalu 2019 presidensial treshold tersebut diterapkan oleh partai-partai besar yang berpikir bawah ini adalah oligarki di antara elit-elit politik.
Baca Juga: Tanggapi Survei PDIP Partai Paling Bersih, Rocky Gerung: Mungkin Respondennya Salah Baca Pertanyaan
"Jadi kepentingan mereka adalah kepentingan politik dan finansial juga," tambahnya.
Hal itu dipertahankan juga di 2019 yang menyebabkan elemen-elemen demokrasi seperti demokrasi krimiinal.
"Seperti dikatakan Rizal Ramli, demokrasi uang, demokrasi rampok partai politik, demokrasi membeli partai politik, sewa perahu, dan lain sebaginya," sebut Refly.
Baca Juga: Megawati Tegur Presiden Jokowi, Rocky Gerung: Ibu Mega Tahu Rakyatnya Lagi Menderita
"Nah, karena itu moral standingnya mulai berkurang dan popularitas akhirnya turun turun termasuk tindakan-tindakan refresif anti demokrasi dan lain sebagainya, termasuk kemampuan leaderhsip kelaur dari krisis," imbuh dia.
Menurut Refly, ini pasti dibaca oleh PDIP. Jika PDIP terus menjadi bemper pemerintahan Jokwoi, bisa jadi partai berwarna merah ini kena dampak buruknya.
Sementar di sisi lain, PDIP perlu mematangkan kader agar kader dia mulai dicintai rakyat.
"Itualah Puan Maharani. Padahal salah satu cara untuk cepat mematangkan kader adalah bersikap krisis dan objektif," kata Refly.
"Kalau mau bersikap krisis dan objektif ya Puan Maharani harus berani keluar dari zona nyamannya. Harus berani kritik pemrintah, aplagi dia Ketua DPR," lanjut Refly.
Menurut Refly, PDIP mulai menimbang-nimbang. Apakah semkain jauh atau lebih dekat.
"Jadi, PDIP memainkan ini sesungguhnya walaupun Jokowi tenggelam, maka PDIP tidak ikut-ikutan tenggelam. Perahunya masih bisa diselamatkan," ujarnya.
"Tapi di sisi lain PDIP masih membutuhkan fasilitas kekuasaaan, karena dia tidak bisa lompat pager ke oposisi. Secara ideologis tidak akan kompak dengan PKS. Ini adalah dilema yang dihadapi PDIP," ungkap Refly.
Menurut Refly Harun, Presiden Jokowi tidak ada cara lain yakni harus menunjukkan kinerja yang jauh leih baik.
"Trust yang dia bisa kembalikan, kepemimpinan yang memberikan harapan, menjaga ruang demorkasi lebih baik lagi agar kepercayaan masyarakat terhadap kepemipinannya pulih," pungkasnya. ***
