Usai Jokowi Umumkan PPKM Diperpanjang, Netizen Naikkan Tagar #PresidenTerburukDalamSejarah

- 20 Juli 2021, 23:13 WIB
Kolase foto Presiden Jokowi dan Tangkapan layar Trending Topic Twitter dengan tagar #PresidenTerburukDalamSejarah pada Minggu malam 20 Juli 2021
Kolase foto Presiden Jokowi dan Tangkapan layar Trending Topic Twitter dengan tagar #PresidenTerburukDalamSejarah pada Minggu malam 20 Juli 2021 /Instagram @jokowi dan tangkapan layar twitter

ISU BOGOR - Presiden Jokowi resmi mengumumkan keputusan PPKM Darurat untuk menekan kasus penularan COVID-19 diperpanjang sampai 25 Juli 2021.

Usai Presiden Jokowi menyampaikan keputusan PPKM Darurat diperpanjang pada Minggu malam 20 Juli 2021, netizen rame-rame menaikan tagar #PresidenTerburukDalamSejarah.

Tagar tersebut jadi trending topic teratas di twitter pada pukul 22.56 WIB. Diduga tagar tersebut sengaja diramaikan netizen karena kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi yang kembali memutuskan PPKM Darurat diperpanjang.

Baca Juga: Tagar 'Presiden Terburuk Dalam Sejarah' Trending di Twitter, Refly Harun: Paling Tidak Menguntungkan Jokowi

"Omg it's true #PresidenTerburukDalamSejarah," tulis @Sam_Rizal yang dikutip IsuBogor pada Minggu 20 Juli 2021.

"Di negara berpaham komunis, rakyat dilarang mengkritik pemerintah tapi ekonomi rakyat terjamin. Di negara berpaham liberal, rakyat boleh mengkritik pemerintah tapi ekonomi rakyat harus dicari sendiri.
#PresidenTerburukDalamSejarah," tulis netizen dengan nama akun @ahmth49.

"Mari tidur Sparkles, Selamat malam pejuang, Simpan tenagamu, Esok harus lebih baik dari hari ini.. #IkatanCintaEp364, Sinovac 2x, Rektor UI, Kls 9, #PresidenTerburukDalamSejarah, Sapi, Leicester," tulis @sh_pandaaa.

Baca Juga: PPKM Darurat Resmi Diperpanjang, Jokowi: Jika Kasus Turun, 26 Juli Mulai Dibuka Bertahap

"Sumpah ini serem bgt trandingnya. #PresidenTerburukDalamSejarah," kata netizen @kopiseribuan.

"Innalillah. Sejarah mencatat #PresidenTerburukDalamSejarah," tulis @AlijarahHadi.

Bahkan ada warganet yang mengaku sepanjang hidup di Indonesia baru kali ini Presiden ke 7 menjadi yang terburuk.

Baca Juga: Rocky Gerung Prediksi Akan Ada Pejabat yang Mundur dari Kabinet Jokowi lalu Terjadi 'Gempa Bumi' Politik

"Selama gw hidup (22 tahun), emang yg nomor 7 ini terburuk. gatau sih berikutnya gimana, ga mungkin bisa lebih buruk dari yg nomor 7 ehe, #PresidenTerburukDalamSejarah," tulis @cIosetmonster.

Meski demikian ada juga yang pro terhadap Presiden Jokowi, namun tetap menyematkan tagar #PresidenTerburukDalamSejarah.

"#PresidenTerburukDalamSejarah hanya bagi kaum iri/dengki dan dungu yg meremehkan JKW Tp bagi kita yg merasakan dampak nyata hrs jujur mengatakan beliau adlh presiden yg tepat bagi Indonesia mesti tidak sempurna tapi beliau adlh presiden terbaik diera modem," kata @JBuniman.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Publik Lebih Percaya Luhut daripada Jokowi karena Alasan Ini

Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan bahwa penerapan PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli. Maka mulai 26 Juli 2021, kata Jokowi, bisa dilakukan pembukaan.

"Jika tren kasus Covid-19 terus menurun, maka mulai 26 Juli 2021 dilakukan pembukaan bertahap beberapa jenis kegiatan perekonomian," ungkap Presiden Jokowi yang dikutip Isu Bogor di akun twitter-nya pada Selasa malam 20 Juli 2021.

Keputusan PPKM Darurat yang dimulai sejak 3-20 Juli 2021 kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021 disampaikan langsung Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dan sejumlah akun media sosialnya.

Baca Juga: Akhir Pagebluk COVID-19 Belum Bisa Diprediksi, Presiden Jokowi: Kita Butuh Ketahanan Nafas yang Panjang

Menurut Presiden Jokowi, relaksasi penerapan PPKM Darurat akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021, dengan catatan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan.

“Kita selau memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujarnya.

Kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien Covid-19.

“Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” ungkapnya.***

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x