Network
Baca Juga: Mahfud MD Soal Jokowi 3 Periode: Kalau Ada yang Mendorong Menjadi Presiden Lagi Ingin Menampar Muka
Problem gaduhnya isu Jokowi 3 Periode ini dikarenakan beberapa faktor.
"Pertama publik itu trauma pada komitmen elit pada demokrasi kita rendah. Ini boro-boro ngomong amandemen UUD 1945, ini Undang-undang partai politik saja tidak mau dibahas, bahkan dianulir dari prolegnas," katanya.
Sedangkan saat membahas jabatan Presiden 3 periode pada semangat berbicara, namun saat menggodok Pilkada 2022 dan 2023, semua partai politik tidak mau.
"Bahkan menghilangkan itu (UU Pilkada 2022 dan 2023) dalam prolegnas. Soal komitmen demokrasi elit, orang trauma dengan jabatan presiden 3 periode," katanya.
Sebab, lanjut dia, dengan dua periode itu sebagai janji surga supaya regenerasi rekrutmen dan tentu stabilitas politik Indonesia jadi terkendali.
"Tidak seperti orde baru yang tidak terkontrol. Karena melihat potret saat ini terutama demokrasi di level elit. Begitu banyak oligarki dari elit-elit yang tidak mau tergantikan posisinya," tegasnya.
Pihaknya meminta masyarakat agar berhati-hati karena akan banyak UU yang terlewat dibahas oleh DPR.
"Karena DPR hampir 80 persen, setuju dengan usulan-usulan yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani rakyat. Kurang hebat gimana dengan penolakan UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK, ada yang ditangkap ada yang terbunuh, tapi lolos begitu saja," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan etika politik lama-lama kendur, akhirnya check and balancenya berkurang.
