Network
"Kritik kadang dibatasi, mau menggunakan haknya tidak bisa. Memang begitu faktanya, sebab menjadi anggota DPR juga sulit," katanya.
Menurutnya, hal ini perlu ditata ulang tentang paradigma, etika dan praktek berpolitik. Sebab dengan kondisi seperti sekarang ini, lanjut dia, berasa was-was.
"Soal mudah atau tidaknya mengamandemen UUD 1945 itu tergantung dukungan, soal adanya ketidakseimbangan didalam politik, istilahnya sami'na wa at tha'na. Dalam bahasa politik itu tidak ada check and balances, ngikut-ngikut saja," katanya.
Ia mengakui hal itu dirasakan selama menjabat jadi anggota DPR RI. Maka dari itu menurutnya jika memang jabatan presiden cukup 2 periode terima saja.
"Jika memang itu kehendak rakyat apa boleh buat, karena konstitusinya seperti itu. Cara mengukurnya itu masuk ke dalam proses sesuai dengan konstitusi," tegasnya.***
