ISU BOGOR - Mardigu Wowiek Prasantyo atau yang sering dikenal dengan sebutan Bossman Sontoloyo Mardigu WP seorang pengusaha yang kini aktif menjadi YouTuber, dalam video yang diunggahnya beberapa hari terakhir ini menyoroti tentang benang merah Omnibus Law Cipta Kerja dan Oligarki.
Menarik untuk disimak ulasannya dan sangat relevan dengan sejumlah fakta kekinian dari si bossman Sontoloyo yang telah 25 tahun menjalankan bisnis khususnya di bidang minyak bumi dan gas alam ini.
Pasalnya, Bossman Sontoloyo yang juga 'ngelotok' di bidang ilmu intelejen dan terorisme ini membongkar sejumlah fakta mengejutkan tentang asal muasal hingga dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja itu menguntungkan para oligarki. Setidaknya ada tiga video yang diunggah menyoroti UU kontroversi itu.
Baca Juga: Cerita Mardigu Wowiek Buktikan Plasma Darah Bisa Gantikan Vaksin Corona
Baca Juga: Lantang, Fadli Zon: Pak Jokowi Semakin Banyak Gubernur yang Menolak Omnibus Law
Namun yang kini hendak dikupas IsuBogor.com dari video Bossman Sontoloyo ini adalah tentang hubungan Omnibus Law Cipta Kerja, Oligarki dan Buruh.
Dalam video yang diunggah 8 Oktober 2020 berjudul "Tunda atau Batalkan Omnibus Law!!! Bossman Jelaskan Posisi Setelah Dimarahi!!!" Mardigu Wowiek bercerita tentang video sebelumnya yang kemudian disuruh klarifikasi.
"Kita ini pebisnis tapi kita bukan Oligarki. Emang menurut lu omnibus Law akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? dia bertanya dengan nada keras, yang saya jawab saya nggak percaya itu delusi, itu khayalan, gue setuju itu khayalan," ungkapnya bercerita secara monolog.
Baca Juga: Tanggapi Demo Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Sebut UMR dan AMDAL Tetap Ada
Ia diminta jelaskan karena sejak 6 bulan lalu, Mardigu sempat bilang Omnibus Law produk Oligarki, sehingga harus dijelaskan posisi masing-masing.
"Posisi lu dan posisi kita, kalau sontoloyo ya sontoloyo. Kalau Omnibus Law nggak akan mensejahterakan rakyat, ya bilang katakan kalimatnya yang meledak tersebut membuat saya tersadar bahwa hal ini harus segera di buka dari sisi sontoloyo melihat fakta apa yang dilihat?," ungkapnya.
Apa yang dilihatnya, berawal dari Omnibus Law itu sampai harus terjadi atau disahkan secara ngebut oleh Pemerintah dan DPR RI.
Baca Juga: Rizal Ramli Bongkar Skenario Demo Tolak Omnibus Law Sengaja Dibuat Rusuh
"Benar, banyak pengusaha diuntungkan tetapi tidak semua pengusaha berhati putih, dimana keuntungannya bakal dibagikan lagi ke karyawannya, ini yang membuat saya tersadar," ujarnya.
Sebab, kata dia, sebagaimana diketahui bersama ketika berbicara pengusaha kali ini maksudnya bukan pengusaha UKM, tetapi pengusaha non yang hanya 3 persen.
"Tetapi mereka menguasai 50 persen peredaran uang serta kendali ekonomi, makro Indonesia, mereka diuntungkan oleh Omnibus Law, tetapi apakah mereka perduli dengan karyawan buruhnya dan hatinya putih?," tanya Bossman Sontoloyo.
Baca Juga: Viral Para Wanita Simpanan Ikut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di TikTok
Maka jika dijawab jujur, lanjut dia, sedikit sekali pengusaha yang 3 persen itu yang hatinya putih. Menurutnya, mereka dengan Omnibus Law akan semakin kapitalis.
"Kapitalis elitis, yaitu mereka para oligarki dan BUMN. Betul keduanya elitis, yang diuntungkan amat sangat dengan Omnibus Law ini, rakyat di bawah bagaimana?," ketusnya.
Rakyat hanya menunggu kebaikan mereka, sekali lagi, lanjut dia, bukan hak yang yang akan didapat tetapi menunggu kebaikan.
Baca Juga: Waspadai, UU Omnibus Law Didemo, Perang Tagar Sudutkan Presiden Joko Widodo dan Demokrat Ramai
"Yang kalau bossnya nggak baik, makan tuh sandal, gigit jari dah tuh rakyat jelat. Ini kan anjrit banget!!!," ungkapnya.
Jadi, kembali ke asal muasal Omnibus Law harus dibongkar, daripada disimpen. Aslinya, kata dia, saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara Tiongkok dalam membangun ekonomi.
"Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan, rumah Tiongkok, terlihat indah megah dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi Tiongkok, aslinya mereka termakan propaganda Tiongkok," kata Mardigu.
Baca Juga: Bima Arya Usul Kumpulkan Seluruh Walikota se-Indonesia Bahas Tolak Omnibus Law
Sebab, lanjut Mardigu, mereka hanya diperlihatkan halaman depannya saja, tidak dilihatkan kamar kecil, dapur hingga halaman belakangnya.
"Kekaguman dan keterpesonaan ini membuat cita-cita, banyak pejabat tadi inginkan hal yang sama di Indonesia, lalu Tiongkok kakak tertua dan nasehatnya di dengar."
"Bahwa salah satu syaratnya buruh harus murah untuk kompetitif produksinya, kemudian juga kendali atas lahan land reform, dimana kalau negara memerlukan maka pemilik lahan sudah tidak haknya atau kecil haknya," tegasnya.
Menurutnya, di negara komunis yang otoriter seperti Tiongkok, hal ini bisa dijalankan. Namun kata dia, di negara Demokrasi seperti Indonesia, suara rakyat jadi tertindas.
Baca Juga: Pemerintah Ingatkan, Hati-hati Demo Omnibus Law bisa Picu Penularan Corona
"Makanya perlu perlindungan hukum, dibungkuslah dengan Omnibus Law, karena itu kita mengatakan, nggak akan jalan Omnibus Law untuk mensejahterakan rakyat, karena tangan besi harus dijalankan, tidak ada kompromi, demi murahnya biaya produksi,"
Jadi yang diinginkan banyak pejabat sekarang, kata dia, adalah meningkatnya GDP, dan sungguh meningkatnya GDP belum tentu, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini harus dilurukan," katanya.
Untuk video lengkapnya dengan durasi 5 menit 26 detik itu, silahkan kunjungi kanal YouTube Bossman Mardigu, agar mendapat informasinya utuh.***