Network
ISU BOGOR - Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan untuk mengumpulkan seluruh Walikota se-Indonesia terkait aspirasi demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang terjadi beberapa hari terakhir ini.
Bima Arya yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini saat dikonfirmasi Jumat 6 Oktober 2020 mengaku sudah menyusun point-point baru terkait UU Omnibus Law Ciptaker yang baru saja disahkan.
"Saya sedang susun point-point baru dan saya juga sudah minta Ketua APEKSI untuk segera virtual meeting (mengumpulkan seluruh Wali Kota) membahas Omnibus Law," kata Bima Arya di Bogor, Jumat 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Partai Demokrat Dituding Dalang Demo Omnibus Law, #Tenggelamkandemokrat Tren Twitter
Bima Arya menilai isi UU Omnibus Law UU Ciptaker mengandung kontroversi sehingga wajar banyak yang melakukan aksi menolak disahkannya perundang-undangan sapu jagat itu.
"Banyak kontroversi yang ada dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya kecenderungan resentralisasi. Penguatan kewenangan pusat sangat terlihat di UU ini," tegasnya.
Sehingga, lanjut Bima, akan berdampak kepada kewenangan daerah. Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan untuk kemudahan investasi yang targetnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Dipanggil KPK Saksi Koruptor RY, Sekda Kota Bogor Syarifah Akui Keliru Hitung Upah Pungut Bapenda
"Saya lihat memang ada hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih ringkas,” ungkap Bima.
