ISU BOGOR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merencanakan untuk merekrut 56 pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.
"Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Dittipikor," katanya kemarin, Selasa 29 September 2021.
"Ada tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain," sambungnya.
Kapolri menerangkan bahwa rencana tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui surat. Bahkan, disebut sudah mendapat restu dari presiden.
Kemudian ia mengaku sudah mendapatkan jawaban lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Senin, 27 September 2021.
Kapolri diminta untuk berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Kontroversi 56 Pegawai KPK Terkait TWK Bisa Diakhiri: Tidak Salah Secara Hukum
"Oleh karena itu, proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan. Untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," tuturnya.
Menanggapi itu, pengamat politik Rocky Gerung buka suara.
"Ini presiden yang gak ngerti, yang disebut sebagai standar membuat keputusan, kan statusnya sama itu, ASN, calon ASN, ditolak KPK karena gak lolos wawasan kebangsaan," katanya di YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 29 September 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Sengketa Lahan Sentul City: Cebong-cebong Nunggu Rumah Saya Digusur
"Mestinya di tempat yang lain juga berlaku yang sama," tambahnya.
Menurut Rocky Gerung, jika nanti ada ujian kembali saat menjadi ASN Polri pasti akan lolos.
"Berarti kalau begitu pake prinsip kesetaraan argumentatasi, dia juga berhak diterima di KPK," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Calon Presiden Terkuat di Pemilu 2024: Namanya Nggak Bisa Dihapus
"Jadi, bahayanya begitu, karena kekausaan gak punya standar, jadi seolah tukar tambah politik," sambungnya. ***