ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang buruk dalam komunikasi publik di masa PPKM darurat ibarat jeruk makan jeruk.
"Puan menegur Presiden (Jokowi), itu sama seperti jeruk menegur jeruk," ungkapnya dalam Channel YouTube Rocky Gerung Official, Senin 19 Juli 2021.
Seharusnya, kata Rocky Gerung, Presiden Jokowi bisa mengkritik balik atas sikap Puan Maharani.
"Harusnya Presiden kritik balik (dengan menyebut) 'Kan mbak Puan adalah pemimpin rakyat, ya mbak Puan dong yang temenin saya tuh turun ke Sunter', pasti begitu dalam benak Presiden," sindir Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Puan Maharani merupakan Ketua DPR dari partai penguasa yang sama dengan Presiden Jokowi, seharusnya saling support.
Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani dalam pernyataannya meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publik di masa PPKM darurat.
Baca Juga: Kampanyekan Vaksinasi, Jokowi 'Bocorkan' Vaksin Terbaik untuk Covid-19, Ini Katanya
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ungkap Puan Maharani dalam keterangannya, Senin 19 Juli 2021.
Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menyatakan isi pesan dan cara penyampaian jajaran pemerintahan Presiden Jokowi harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apapun.
Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi harus kontinyu dan makin diintensifkan. Puan juga menyayangkan bahwa selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Sebut Istana Salah Sewa Influencer, Rocky Gerung: Jokowi Seharusnya Berhenti Mondar-Mandir
Terlebih, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara. Menurut Puan Maharani, seharusnya ruang publik itu ebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat.
"Khususnya buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ungkap Puan.
Menurut Puan Maharani, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu untuk menekan laju pesebaran Covid-19.
“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, belakangan ini warganet dibuat gaduh dengan pernyataan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan orang yang sebut penanganan Covid-19 di Indonesia tidak terkendali akan ditunjukin ke wajahnya.
Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengancam ASN yang kerjanya leha-leha akan dipindahkan ke Papua. Selain itu, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyatakan darurat militer.
Pernyataan-pernyataan tersebut menuai kontroversi dan polemik di kalangan publik.***