Network
ISU BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah mendengarkan masukan terkait Omnibus Law dari, Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014.
"Sangat menarik. Kita mendapatkan perspektif akademik sekaligus perspektif praktisnya. Jernih, objektif dan sarat akan wisdom," kata Bima Arya saat Briefing Staf di Taman Ekspresi, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 20 Oktober 2020 siang.
Namun menurut Bima Arya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Undang-Undang (UU) ini mencerminkan semangat dari reformasi dan otonomi daerah.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Jelaskan Kehalalan Vaksin Corona di Indonesia
Sebab, dalam UU tersebut ada sebagian kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, namun tidak sepenuhnya di tarik, ada ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu, jika tidak baru akan ditarik ke pusat.
Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap banyak urusan.
"Kita harus dalami lagi sampai sejauh mana peraturan pemerintah tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan harus dibedah lagi aturan-aturan turunannya agar mendapatkan kepastian," tegas Bima Arya.
Baca Juga: 5 Daftar Film Disney, Mulai dari Maleficent hingga Tangled, Mana yang Terbaik?
Saat ini kata dia, banyak daerah yang sudah maju. Jika ditarik ke pusat dan standarnya disamakan maka ini merupakan langkah mundur.
