Network
ISU BOGOR - PD Pasar Tohaga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat kolaborasi dalam upaya mengoptimalkan pengendalian inflasi, menjaga stabilitas regional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diselenggarakan di Hotel Lorin Sentul, Rabu 17 April 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, pentingnya menjaga stabilitas regional untuk mengurangi dampak ekonomi global di tengah eskalasi geopolitik timur-tengah, khususnya konflik Iran-Israel.
Peran PD Pasar Tohaga sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangatlah penting dalam mengendalikan inflasi dan memantau harga kebutuhan pokok. Hal ini bertujuan untuk memastikan harga tetap stabil dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Polsek Rumpin Bekuk Pelaku Penjambretan di Tegal Gede
"Saya minta seluruh jajaran Perumda Pasar Tohaga dan semua BUMD untuk terus meningkatkan kinerja efektivitas, berinovasi dan beradaptasi agar semakin mandiri dan efisien sehingga dapat berkontribusi yang lebih besar dalam pembangunan daerah," tegas Sekda Burhanudin.
Lebih lanjut, Sekda Burhanudin menekankan bahwa PD Pasar Tohaga memiliki dua mandat utama, yaitu melayani masyarakat (public service) dan menghasilkan laba (profit oriented) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
"Oleh karena itu PD Pasar Tohaga harus terus berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, agar mampu memberikan pelayanan prima dan sekaligus menghasilkan laba untuk keberlanjutan usaha dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah," ungkap Burhanudin.
Baca Juga: Halalbihalal Penuh Makna, Bima-Dedie Titipkan Pesan Penting bagi ASN Kota Bogor
Menyambung pernyataan Sekda, Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja PD Pasar Tohaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
