Network
“Nomor satu Ridwan Kamil, nomor dua Ganjar Pranowo, ada Anies. Jadi memang dikuasai oleh tiga nama ini. Di tataran wali kota/bupati muncul beberapa nama ada Risma, Bima Arya, Azwar Anas dan beberapa nama yang lain,” tambahnya.
Charta Politika juga menguji pertanyaan mengenai kinerja pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota dalam menangani pandemi Covid-19. Hasilnya pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Pada jawaban ‘cukup puas’ pemerintah kabupaten/kota mendapat 63,6 persen kepuasan publik dalam penanganan pandemi ini. Disusul di bawahnya pemerintah pusat 56,3 persen dan pemerintah provinsi 52,5 persen.
Baca Juga: Konsisten Terapkan SJH, UMKM Makanan Beku asal Bogor Sabet Penghargaan LPPOM MUI
Sedangkan pada jawaban ‘tidak puas’, pemerintah provinsi mendapatkan 37,3 persen dan pemerintah pusat 32,2 persen dan pemerintah kabupaten/kota 24,8.
“Kita uji lebih lanjut bagaimana publik mengapresiasi atau mendefinisikan kepuasan publiknya kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota. Dan pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19,” terangnya.
“Salah satu hipotesanya adalah dari otoritas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam konsep otonomi daerah kita, termasuk bagaimana otoritas yang dimiliki ketiganya dalam penanganan covid,” tambahnya.
Survei tersebut digelar pada 6-12 Juli 2020 dengan jumlah sampel 2.000 responden secara nasional. Metode wawancara melalui telepon dengan metode simple random sampling. Margin of error +/- 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Besok Operasi Patuh Lodaya, Ini Titik Imbauan Polres Bogor
Dalam paparan secara online bertajuk ‘Survei Nasional: Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19’ tersebut tersebut turut hadir Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013-2014), Meutya Hafid (Partai Golkar), Aria Bima (PDI Perjuangan), Willy Aditya (Partai NasDem) dan M. Nasir Djamil (PKS).***
