Network
ISU BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai dampak dari verifikasi data bantuan sosial (bansos) yang semrawut (penerima ganda dan tak tepat sasaran), berpotensi dana bansos sebesar Rp46 miliar dari APBD Kota Bogor menjadi tak terserap maksimal. Bahkan, pihaknya memperkirakan ada sekitar 24 ribu kepala keluarga (KK) yang sudah terdata namun tak menerima atau mencairkan dana itu.
Hal tersebut diungkapkan Atang saat meninjau penyaluran bansos Covid-19 tahap II bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di Kelurahan Sempur dan Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin 20 Juli 2020. Kehadirannya untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada lagi penerima ganda.
“Pertama kita melihat bahwa dari penyaluran tahap pertama ketika ada verifikasi data dan kemudian kita temukan banyak data yang tidak layak menerima, sudah dicoret dan cleansing oleh Pemkot. Yang tadinya sekitar 19.000 menjadi 17.000 penerima. Pada tahap kedua hari ini pun sama jumlah penerimanya,” ungkap Atang.
Baca Juga: Belum Semua Ojol Gunakan Partisi, Pemkot Bogor Siapkan Sanksi
Menurutnya, untuk bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor ini dianggarkan sebesar Rp46 miliar dengan rincian kuota penerima sebanyak 23.000 yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp500.000 selama empat bulan atau empat kali. "Di tahap pertama, dari alokasi 23.000 itu ternyata hanya bisa di SK-kan sekitar 19.000 penerima. Dan ternyata pada saat penyaluran ditemukan juga adanya data ganda, tidak layak dan lain sebagainya sehingga clear and clean yang tersalurkan 17.000. Dengan kata lain ada sisa kuota untuk sekitar 6.000 penerima lagi,” jelasnya.
Sisa kuota tersebut, lanjut Atang, harus bisa diserap dengan baik kepada warga yang berhak dan sudah betul-betul terverifikasi secara faktual sehingga masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi kemarin dan juga saat ini bisa betul-betul terjangkau.
“Disetiap tahap penyaluran ada sisa kuota hampir 6.000 penerima. Kalau katakan dikali 4 berarti total ada sisa kuota 24.000. Nah, ini yang sedang kita carikan dari data yang sudah di verifikasi secara faktual layak menerima tapi belum menerima, ini akan kita masukan untuk kemudian menyerap yang kuota 24.000 tadi. Artinya total dana Rp46 miliar yang sudah disiapkan oleh Pemkot dan sudah disetujui oleh DPRD sebagai jaring pengaman sosial ini bisa diserap secara optimal nantinya,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Tugaskan Erick Thohir Sinergikan Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Pandemi Covid-19
Selain mencari penerima yang layak, verifikasi faktual juga diharapkan mencoret daftar KK yang sebelumnya menerima namun saat ini sudah kembali bekerja dan berpenghasilan. “Perlu verifikasi lagi. Intinya, dana akan diserap optimal walaupun saat ini baru 17.000 setiap bulannya, masih ada serapan sisa nanti akan disalurkan ditahap ketiga dan keempatnnya secara optimal sehingga tidak ada dana tersisa,” kata Atang.
