Network
ISU BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sepuluh juta masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Bogor.
Di Kota Bogor sedikitnya ada 37.013 KK ( Kepala Keluarga ) yang akan mendapatkan BLT 2021 dengan nominal Rp 300 ribu. BLT ini rencananya akan disalurkan selama empat bulan terhitung Januari sampai April mendatang.
"BLT akan disalurkan setiap bulan melalui kantor pos," ujar Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga, Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bogor, Sumartini
Baca Juga: Cek Syarat dan Kewajiban Dapat BLT Ibu Hamil dan Balita Rp6 Juta
Sumartini mengatakan, BLT Kemensos 2020 dimulai dari awal Pandemi dan sudah selesai di Desember lalu dengan total sembilan kali pembagian. Di 2021 Kemensos melanjutkan pemberian BLT tahap I yakni Januari - April mendatang. Penerima BLT Kota Bogor, berdasarkan data di Kemensos yang terdiri dari 1.863 KK Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan 35.150 KK non DTKS valid.
"Penyaluran BLT kepada masyarakat tidak mampu ini bertujuan untuk mencegah dampak ekonomi yang diakibatkan Pandemi Covid-19," imbuhnya.
Baca Juga: Ide Makanan dan Minuman yang Dapat Meningkatkan Imunitas Tubuh
Ia menuturkan, pada penyaluran BLT Kemensos ini, Dinsos bertugas untuk segera menyosialisasikan penyaluran BLT ke Kecamatan dan Kelurahan, berkoordinasi dengan Kantor Pos agar memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, serta melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan kantor pos terkait penyaluran BLT dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah I.
"Jika ada aduan dari warga, aduan dihimpun di kelurahan via Kasi Kemas Kelurahan. Kasi Kemas Kelurahan menghimpun ke Kecamatan dan disampaikan ke Dinas Sosial. Dari Dinsos kami sampaikan lagi Kemensos RI dengan tembusan ke Dinsos Provinsi dan Direktur Wilayah I Penanganan Fakir Miskin," imbuhnya.
Baca Juga: Hari Ini 9000 Vaksin Tiba di Kota Bogor dan Tidak Lama Lagi Vaksinasi
Sumartini menambahkan, data DTKS dan non DTKS ini didapat pada awal pandemi. Di mulai dengan pengumpulan data berdasarkan usulan RT, RW melalui Kelurahan kemudian disampaikan ke Dinsos. Dinsos bersama Disdukcapil kemudian memverifikasi validasi sesuai NIK yang valid. Setelah verifikasi validasi, di input ke aplikasi SIKS_NG milik Pusdatin Kemensos RI untuk diolah dan disampaikan ke Kemensos.
"Dari Kemensos disesuaikan dengan pagu Kabupaten/Kota yang selanjutnya bantuan didistribusikan melalui Kantor Pos Bogor," pungkasnya. ***
