Network
Dapat dibayangkan apabila rumah sakit tidak berkoordinasi dengan Satgas, dengan Dinkes, dengan Pemkot Bogor terkait dengan perkembangan pasien Covid-19.
"Selama ini sejak Maret, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien dan pelaksanaan tes PCR yang diatur oleh Undang Undang dan aturan turunannya."
"Tetapi, identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan karena terikat dengan kode etik kedokteran dan kami sangat memahami itu," ujarnya.
Sekali lagi, atensi Pemkot Bogor adalah proses koordinasi dan laporan secara berkala. Bagaimana mungkin apabila rumah sakit tidak berkoordinasi dan melaporkan data.
Baca Juga: Dianggap Ngotot, Bima Arya Pastikan Tidak Punya Masalah Pribadi Kepada Habib Rizieq
Baca Juga: COVID-19 di Kota Bogor Melonjak Drastis, Bima Arya Malah 'Sibuk' Urus Habib Rizieq
"Kita bisa mengukur tren Covid-19. Bagaimana mungkin kita bisa membuat strategi bersama-sama apabila kita tidak memiliki data yang lengkap. Jadi, sekali lagi konteksnya adalah koordinasi dan teknis pelaporan," katanya.
"Alhamdulillah kita melihat dan sangat menghargai itikad baik dari pohak RS Ummi untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit."
"Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada RS Ummi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Maka dari itu pihaknya mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian.
