ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai ada komplotan istana dibalik aksi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.
"Spekulasi ucapan Mahfud MD (Menkopolhukam) masih berlaku. Sebab ini rahasia Istana, yang kita mungkin baru bisa bongkar dalam beberapa minggu kedepan, setelah kasus ini betul-betul diperlihatkan," ungkap Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin 8 Maret 2021.
Meski demikian, lanjut Rocky Gerung, publik tidak percaya bahwa Menkopolhukam Mahfud MD tidak mengetahui aksi Moeldoko yang melakukan kudeta kepemimpinanan Partai Demokrat yang sangat mungkin di restui Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ambisi Pribadi dan Jadi Beban Jokowi, Harusnya Moeldoko Mundur dari KSP
"Saya pakai kata sangat mungkin (Direstui Presiden), kan ini orang dekat Presiden, kan agak ajaib sebetulnya dalam sistem pemerintahan presidensial, pejabat presiden yang paling dekat, (Moeldoko) boleh disebut orang kedua dalam aktifitas sehari-hari, atau tangan kanan bahkan jempol kanan presiden," katanya.
Rocky Gerung menilai hal yang mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui prilaku atau tindakan KSP Moeldoko yang melakukan kudeta Partai Demokrat.
"Masa presiden menganggap hal biasa-biasa saja. Jadi tetap kita menganggap ada komplotan sebetulnya yang sedang berupaya untuk memastikan bahwa peristiwa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara harus disempurnakan," ungkap Rocky.
Baca Juga: Selain Moeldoko, Penyataan SBY Juga Permalukan AHY Sebagai Ketum Demokrat
Bahkan Rocky Gerung membayangkan jika secara startegis bahwa KSP Moeldoko mendapat semacam keyakinan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan melegalisir hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit.
"Kan nggak mungkin pak Moeldoko ambil langkah yang begitu drastis, tanpa dia hitung bahwa dia akan ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melaporkan hasil Munaslub (KLB Partai Demokrat)," kata Rocky.
Tak hanya itu, apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD kemarin ini dianggap sebagai bagian dari skenario pemerintah atau bisa disebut sebagai Juru Bicara KSP Moeldoko.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Warganet: Anda Kacang Lupa Kulit
"Tujuannya untuk menenangkan publik sebagai Menkopolhukam, karena dia menganggap langsung pemerintah masih setuju dengan AD/ART Partai Demokrat yang lama, ya jelas saja karena belum dilaporkan ke Kemenkumham," imbuhnya.
Sehingga Rocky menilai permainan diksi Mahfud MD itu menunjukan adanya persekongkolan diam-diam dan memang sedang dirancang.
"Agak ajaib kalau misalnya seluruh proyek ini dimaksudkan tidak untuk menghajar habis Demokrat. Sekali seorang petugas Istana masuk didalam perpolitikan publik dalam hal ini Partai Demokrat itu pasti akan dilakukan semaksimal mungkin," tandasnya.
Seperti diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD sempat ikut menyoroti kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri hingga Jokowi.
Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Mahfud MD: Risikonya Pemerintah Dituding Cuci Tangan
"Jadi sejak era Bu Mega (Presiden Megawati Soekarno Putri), Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol (partai politik)," ungkap Mahfud MD dalam cuitannya di akun twitter @mahfudmd pada Sabtu 6 Maret 2021.
Meski demikian, kata Mahfud, sikap tersebut bukan berarti tanpa risiko. Hal tersebut bakal dianggap sebagai cuci tangan.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," katanya.
Mahfud MD menegaskan bagi pemerintah sekarang ini peristiwa KLB Demokrat di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.
"Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat," katanya.***