Network
ISU BOGOR - Pemerintah Indonesia berjanji terus memprioritaskan isu Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga keanggotaan RI di badan PBB itu akan berakhir pada 31 Desember 2020.
"Kita akan memastikan pertemuan reguler di DK-PBB, isu Palestina tetap akan mengemuka. Kita tidak segan-segan membuat acara tambahan dan mengajukan press statement, meskipun sayangnya harus ada konsensus (untuk mengeluarkan siaran pers bersama, red), dan masih ada negara yang menolak untuk melakukan itu," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Rolliansyah Soemirat, saat menjawab pertanyaan ANTARA pada acara temu media virtual, dikutip IsuBogor.com pada Jumat, 16 Oktober 2020.
Ia menjelaskan posisi Indonesia untuk memprioritaskan isu Palestina di forum dunia juga tidak akan berubah, meskipun saat ini beberapa negara Arab mulai membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Baca Juga: Wow, Begini Cara Perempuan Indonesia Kini Hadapi Ketahanan Pangan Contek Amerika, Masuk di Pesantren
"Kita akan tetap konsisten dengan prinsip kita sejak Konferensi Asia Afrika 1955 dan (isu, red) Palestina adalah utang terbesar kita," ujar Rolliansyah, yang kerap disebut Roy.
Ia juga menanggapi desakan sejumlah cendekiawan dan aktivis muda asal Palestina agar komunitas internasional mengakui bahwa Israel melakukan penjajahan terhadap Bangsa Palestina, bukan sekadar pendudukan paksa ataupun pencaplokan wilayah.
"Itu concern (kekhawatiran, red) yang sangat valid dan itu yang juga kita khawatirkan. Kita suka pakai istilah creeping anexation (pencaplokan yang dilakukan diam-diam, red). Oleh karena itu, Indonesia akan selalu mendorong komunitas internasional untuk selalu menjaga masalah ini bersama-sama," terang Roy.
Walaupun demikian, katanya, upaya itu perlu diiringi dengan kesamaan cara pandang rakyat dan pemimpin Palestina terhadap ancaman pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Israel.
"Kita ingin mereka come up dengan posisi yang jelas, yang bersatu, dan tidak terpecah," ia menambahkan.
