Network
ISU BOGOR - Pemerintah Australia mengumumkan paket sanksi tambahan terhadap 75 anggota parlemen dari Rusia dan 32 menteri dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (masing-masing DPR dan LPR) atas situasi di Ukraina.
Hal tersebut disampaikan kantor pers Kementerian Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Kantor Berita Rusia TASS, Rabu 4 Mei 2022.
Menurut pernyataan itu, di antara pejabat yang masuk daftar hitam adalah 75 anggota parlemen dari majelis rendah Parlemen Rusia, Duma Negara, serta 20 menteri yang mewakili Republik Rakyat Donetsk dan 12 menteri yang bertugas untuk Republik Rakyat Lugansk.
Daftar sanksi yang baru diterbitkan pemerintah Australia juga memasukkan jurnalis penyiaran televisi Rusia Vladimir Solovyov.
Sampai hari ini, Australia telah memasukkan lebih dari 700 warga negara Rusia dan Belarus ke daftar hitam, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko serta sejumlah menteri tingkat tinggi dari kedua negara.
Pada 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk.
Baca Juga: Putin Bakal Datang ke Indonesia Hadiri KTT G20 di Bali, PM Australia Scott Morisson Serukan Boikot
Rusia mengakui republik Donbass sesuai dengan konstitusi DPR dan LPR dalam batas-batas wilayah Donetsk dan Lugansk pada awal 2014.
Presiden Rusia Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina.
Pemimpin Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, mencatat bahwa operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina.
Baca Juga: Australia dan AS Bentuk Komando Luar Angkasa, Pengamat Militer China: Memicu Kegelisahan Indonesia
Pada 22 April, Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah negara itu memilih untuk memberlakukan sanksi terhadap 147 individu Rusia terkait perkembangan di Ukraina.***
