Network
ISU BOGOR - Pemerintahan Perdana Menteri nasionalis Hongaria Viktor Orban, yang berkuasa sejak 2010 membuat Undang-Undang pembatasan pengajaran LGBT di sekolah.
Orban berjuang melindungi anak-anak dari orientasi seksual homo dan trasgender.
Ia berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai kristen tradisional yang tidak mendukung LGBT dari liberalisme barat.
Atas kebijakannya, Orban mendapat kritik keras dari Negara-Negara Eropa karena dianggap melakukan diskriminasi dan melanggar kebebasan warganya.
Sekalian mengadakan pawai tahunan Budapest Pride pada Sabtu, 24 Juli 2021 sebagai warga Hongaria memerotes Orban dan mendukung orang-orang LGBT.
Pemerintah Orban Fidesz-Kristen Demokrat, diprediksi akan menghadapi pemilihan yang sulit tahun depan.
Ia mengatakan hak-hak LGBTQ dan masalah sosial lainnya adalah masalah yang harus diputuskan oleh pemerintah nasional.
Dikatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak tidak menargetkan homoseksual.
Kebijakannya memicu ketegangan dengan Uni Eropa yang memancing protes negara-negara Eropa.
Komisi Eropa telah meluncurkan tindakan hukum terhadap pemerintah Orban atas undang-undang baru yang mulai berlaku bulan ini.
Lembaga itu menganggap UU pembatasan pengajaran LGBT adalah diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai toleransi Eropa dan kebebasan individu.
Demonstran yang berpawai melalui jalan-jalan di pusat Budapest mengatakan undang-undang itu memecah negara bekas blok Soviet dan sekarang menjadi anggota Uni Eropa.
"Hukum adalah kemarahan. Kita hidup di abad ke-21, ketika hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Kita tidak lagi berada di masa komunis, ini adalah Uni Eropa dan setiap orang harus dapat hidup bebas," kata Istvan, 27, di pawai dengan pacarnya.
Baca Juga: Perdana Menteri India Sedih, Negara Dilanda Banjir Menyebabkan Puluhan Orang Tewas
Penyelenggara pawai mengatakan dalam sebuah pernyataan rapat umum itu akan menunjukkan penentangan terhadap politisi yang haus kekuasaan dan menolak intimidasi terhadap orang-orang LGBT.
"Alih-alih melindungi minoritas, pemerintah Demokrat Fidesz-Kristen menggunakan undang-undang untuk membuat anggota komunitas LGBTQ terbuang di negara mereka sendiri," kata mereka.
Orban berutang beberapa keberhasilan pemilihannya ke garis keras pada imigrasi. Karena isu tersebut telah surut dari agenda politik, fokusnya telah bergeser ke isu-isu gender dan seksualitas.
Boglarka Balazs, seorang ekonom berusia 25 tahun yang bergabung dalam rapat umum tersebut, mengatakan undang-undang tersebut adalah alat kampanye.
"Ini tidak lebih dari pengalihan yang mencoba memecah belah negara. Ini provokasi karena pemilu," katanya.
Sebuah survei bulan lalu oleh organisasi jajak pendapat Ipsos menemukan bahwa 46% orang Hungaria mendukung pernikahan sesama jenis.
Lebih dari 40 kedutaan dan lembaga budaya asing di Hongaria mengeluarkan pernyataan yang mendukung Festival Kebanggaan Budapest.
Baca Juga: Banjir Bandang di India, China Hingga Amerika Dikhawatirkan Para Ahli Dampak Perubahan Iklim
"Kami mendorong langkah-langkah di setiap negara untuk memastikan kesetaraan dan martabat semua manusia terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka," tulis para penandatangan, termasuk kedutaan besar AS, Inggris dan Jerman.
Balint Berta, 29, yang bekerja di pengecer pakaian, mengatakan undang-undang itu menciptakan ketegangan buatan di masyarakat.
"Semakin politik menghasut ini, masyarakat akan berbalik dan orang-orang akan berbalik melawan satu sama lain setelah beberapa saat," katanya.***
