Network
"Sebab usalan yang di majukan itu, usulan yang masih ada, istilahnya bintangnya. Jadi misalkan ada pasal dimana dinyatakan ada pasal kalau yang ini usulannya siapa, kemudian yang ini usulannya dari organ lain," kata dia.
Lebih lanjut, Bambang Brodjonegoro juga berharap forum yang dipimpin oleh Dikbud Dikti ini bisa ada solusi terkait usulan yang masih ada permasalahan ini.
Baca Juga: Usai Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI, Netizen Sanjung BEM UI hingga Trending, Ini Kata Mereka
"Saya ingat karena saya sempat ikut dua kali, sebagian ada solusinya artinya sebagian ada kompromi. Karena kalau untuk mencari keputusan harus ada yang mengalah juga, artinya win-win semua pihak bisa memahami bahwa tidak semua usulannya bisa masuk," ujarnya.
Namun, kata Bambang, dikarenakan masih ada beberapa critical point yang tidak bisa tuntas. Sehingga pihak pemerintah, dari panitia antar kementerian itu, menurutnya ada nuansa agar statuta UI tidak berbeda jauh dengan PTNBH lain.
"Saya juga menangkap nuansa bahwa mereka menginginkan statuta UI ini tidak berbeda terlalu jauh dengan statuta dari PTNBH yang lain," katanya.
Meski demikian, Bambang mengakui ternyata memang kalau jika dilihat statuta PTNBH lain, seperti UGM (Univeritas Gajah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) ada perbedaan sangat signifikan.
"Memang ternyata saya juga baru tahu, mohon maaf bahwa waktu 2013 dibuat statuta tersebut masing-masing ternyata sudah ada perbedaan yang menurut saya cukup signifikan. Sehingga ada konteks dimana UI itu beda sendiri, karena itu ketika kita membahas statuta yang revisi ini Dikbud dan beberapa kementerian lain secara formal maupun informal menyampaikan kalau bisa perbedaannya jangan terlalu jauh," ungkapnya.
Maka dari itu, Bambang mengaku pihaknya mencoba menyesuaikan, namun tetap berusaha menjaga marwah agar organ UI itu tetap empat.
