Network
”Karena tidak adanya keseriusan dalam mendorong sektor pertanian, tenaga kerja muda produktif juga tidak lagi tertarik dengan pertanian dan bermigrasi ke kota,” ujar sosok penggagas Data Desa Presisi (DDP) IPB University ini.
Lebih lagi, katanya, tidak adanya data akurat atau presisi mengakibatkan perencanaan dan implementasi yang gagal.
Bahkan terjadinya konflik kepentingan elit misalnya terkait bantuan sosial. Sentralisasi data desa yang tidak kunjung selesai juga menambah problematika sektor pertanian.
Permasalahan tersebut dapat menjadi pembelajaran agar pemerintah mulai menata dan membangun kedaulatan pangan dari desa.
“Hal lainnya yang menjadi tantangan yakni terjadinya perebutan sumber daya alam di pedesaan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai mendampingi pedesaan agar menjadi semakin kuat agar Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam melalukan tatakelola pembangunan pertanian berorientasi kedaulatan pangan terdapat tiga hal yang penting diperhatikan.
Tiga hal tersebut ialah kebijakan dan penguatan akses petani terhadap input produksi, penguatan kelembagaan produksi dan pasca produksi, serta inovasi dan pengembangan riset pertanian.
Selain itu, perlu dilakukan pula tiga bentuk pengorganisasian yakni pengorganisasian sosial yang dimulai dengan mencetak pemuda desa sebagai inovator, pengorganisasian ekonomi-produksi terkait hulu hilir.
Ia memberi contoh, yaitu market place bernama Merdesa Food yang dibangun oleh IPB University. Market place ini menghubungkan antara supply dan demand serta menghubungkannya dengan pengorganisasian kelompok tani.
Langkah lainnya yakni dengan pengorganisasian karakter yang kini semakin melemah. Adapun generasi muda dapat dibentuk untuk menjadi aktivis desa demi mengentaskan ketertinggalan desa. Langkah yang tidak kalah penting yakni mengorientasikan sektor pertanian ke pertanian presisi.
