Network
ISU BOGOR – Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta negara tidak melakukan pembiaran terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar sejumlah kader di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diminta tidak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum PD.
“Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” kata AHY di kantor DPP PD, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.
“Di negara demokrasi yang harusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi, kedaulatan partai politik (parpol), saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.”
Baca Juga: KLB Demokrat Putuskan Moeldoko Sebagai Ketua Umum, AHY: Tindakan Ilegal dan Inkonstitusional
Baca Juga: KLB Demokrat, Pengamat: Demokrasi Dunia Sekarang Sedang Mundur
Baca Juga: BMKG Ingatkan Pentingnya Kearifan Lokal Sebagai Sistem Peringatan Dini Bencana
AHY menyatakan, pihaknya juga akan melaporkan panitia dan siapa pun yang terlibat dalam KLB kepada aparat penegak hukum. Menurut AHY, tim hukum PD tengah menyiapkan berbagai dokumen dan bukti.
“Kami berikhtiar, berjuan untuk mempertahankan keadilan. Di hadapan mimbar ini saya bersaksi, kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Insyaallah kami akan etrus berjuang menjaga demokrasi, dan menegakkan keadilan,” ujar AHY.***
