Sebagaimana diketahui, Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Kala itu pasukan Rusia terus menggempur wilayah timur laut, timur, hingga tenggara Ukaraina sampai hampir mendekati Ibu Kota Kyiv.
Meski demikian, invasi hingga ibu kota tak berlangsung lama, sebab tentara Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia menjauhi Kyiv dan sejumlah wilayah lainnya.
Lantas, seberapa besar wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia? Berikut informasi terkini sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.
Baca Juga: Kasus Harian Covid-19 Rusia Tembus 11 Ribu Lebih, 30 Orang Meninggal Dunia
Institute for the Study of War menjelaskan Rusia hingga saat ini telah menduduki setidaknya 132 ribu kilometer persegi wilayah Ukraina atau 22 persen dari total wilayah Ukraina seluas 603.700 kilometer persegi.
Meski demikian data terkini menunjukkan Rusia telah kehilangan satu perlima wilayah Ukraina yang semula sempat mereka kuasai. Bahkan, pasukan Rusia kini dikabarkan hanya menduduki 17-18 persen atau 103.599 kilometer persegi wilayah Ukraina.
Jumlah wilayah yang dikuasai Rusia itu sama besar dengan dua kali lipat luas Italia. Pasalnya, kemunduran tentara Rusia di Ukraina ini terjadi sejak pasukan Ukraina melancarkan serangan balik yang puncaknya berlangsung pada September lalu.
Tak hanya itu, pasokan senjata dari negara Barat juga membantu tentara Ukraina melancarkan operasi serangan baliknya ini. Dikutip dari The Guardian, analisis Institute The Study of War memaparkan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia itu mayoritas berada di empat region.
Baca Juga: Blak-blakan Tuding AS Dibalik Ledakan Pipa Nord Stream, Menlu Rusia: Ulah Mereka
Region yang memang menjadi target aneksasi Moskow di awal invasi itu adalah Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, dan Donetsk. Seluruh wilayah itu membentang dari timur hingga selatan Ukraina.
Akan tetapi pasukan Ukraina pelan-pelan mampu memukul mundur tentara Rusia sehingga tentara Presiden Vladimir Putin tak lagi menguasai seluruh wilayah di empat region tersebut.
Misalnya, Rusia sempat mengontrol 93 persen wilayah Kherson. Namun, kini Rusia hanya menduduki 73 persen wilayah tersebut.
Meski mengalami kemunduran di beberapa wilayah, tentara Rusia terus memperluas kontrolnya di Donetsk. Setelah menduduki 51,5 persen Donetsk, Rusia kini memperluas agresinya hingga mengontrol 54 persen wilayah itu.
Baca Juga: Buntut Perang Tak Kunjung Usai, Petenis Ukraina Tolak Jabat Tangan dengan Pemain Rusia dan Belarusia
Hingga saat ini pasukan Ukraina berhasil memukul mundur seluruh pasukan Rusia dari lima wilayah yaitu Chernihiv, Kyiv, Sumy, Zhytomyr, dan Mykolaiv.
Sementara itu, pasukan Ukraina juga berhasil mempertahankan Kharkiv hingga tentara Rusia hanya bisa menguasai 1 persen wilayah tersebut.
PBB Isolasi Rusia
Menandai satu tahun invasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan 'perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi' telah mengisolasi Rusia. Tak hanya itu, PBB juga menuntut Moskow menarik pasukannya dan menghentikan pertempuran.
Sikap tersebut terjadi sehari setelah diplomat top China mengunjungi Moskow dan menjanjikan kemitraan yang lebih dalam dengan Rusia. China dikabarkan abstain dalam pemungutan suara, dengan demikian Beijing sudah empat kali abstain sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari tahun lalu.
Baca Juga: Rusia Kirim Ancaman Horor ke Barat, Aset NATO Sekarang Dianggap Target yang Sah
Dengan tepuk tangan meriah, resolusi tersebut diadopsi pada hari Kamis dengan 141 suara setuju dan 32 abstain. Enam negara bergabung dengan Rusia untuk memilih tidak - Belarus, Korea Utara, Eritrea, Mali, Nikaragua, dan Suriah.
"Resolusi ini adalah sinyal kuat dari dukungan global yang tak kunjung padam untuk Ukraina," tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Twitter setelah pemungutan suara.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menolak tindakan di PBB sebagai "tidak berguna", memposting di Twitter: "Apakah itu akan membawa perdamaian? Tidak! Apakah itu akan memberanikan penghasut perang? Ya! Dengan demikian memperpanjang tragedi Ukraina."
Rusia menggambarkan resolusi tersebut sebagai "tidak seimbang dan anti-Rusia" dan mendesak negara-negara untuk memilih tidak jika tidak dapat diubah.***