ISU BOGOR - Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas sejak Vladimir Putin disebut-sebut akan melancarkan serangan ke negara tetangganya itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris angkat suara untuk memberi peringatan kepada pemimpin Rusia, Vladimir Putin.
Kamala Harris menegaskan jika Rusia melakukan invasi ke Ukraina maka akan ada hak buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi.
Baca Juga: Konflik Rusia dan Ukraina Pecah, Ini Keuntungan yang Didapat Amerika Kata Pengamat
Hal itu disampaikan wakil presiden AS dalam Konferensi Keamanan Munich tahunan di Jerman.
Harris melontarkan peringatan tersebut usai Presiden AS Joe Biden merasa yakin jika Putin telah membuat kesepakatan untuk menyerang Rusia.
Harris dengan jelas menyampaikan bahwa Rusia akan menanggung semua beban kerugian perang jika mereka melakukan serangan ke Ukraina.
Baca Juga: Krisis Ukraina, Rusia Luncurkan Rudal Balistik Hipersonik Tanda Dimulainya Latihan?
"Biark saya perjelas, dapat mengatakan dengan kepastian mutlak: Jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut, Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra kami, akan membebankan biaya ekonomi yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Harris dikutip Isu Bogor dari The Indian Express, Minggu, 20 Februari 2022.
Wakil presiden AS itu memperingatkan Rusia bahwa mereka akan menghadapi biaya keuangan yang 'belum pernah terjadi sebelumnya' jika menyerang Ukraina.
Ia juga memperkirakan bahwa serangan semacam itu akan menarik sekutu Eropa lebih dekat ke Amerika Serikat, yang mana akan merugikan Rusia.
Baca Juga: Siap Hadapi Sanksi Barat Terkait Krisis Ukraina, Putin: Hanya Ada Satu Cara Mengatasi Keadaan Ini
Tak hanya itu, tujuan Harris menyampaikan hal tersebut dalam konferensi yakni untuk menunjukkan kepada audiens yang mayoritas penduduk Eropa bahwa Barat memiliki 'kekuatan melalui persatuan'
Ia juga seolah-olah meningkatkan bahwa invasi yang dilakukan Rusia kemungkinan akan mengarah pada jejak NATO yang lebih besar di depan pintu negara Vladimir Putin tersebut.***