ISU BOGOR - Sejumlah media asing menyorot keputusan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang menghapus himen atau selaput dara sebagai salah satu rangkaian kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).
Salah satu media asing yang menyorot kebijakan Andika yang memutuskan menghapus tes keperawanan adalah Express.co.uk dengan judul 'Tes keperawanan' pada taruna perempuan diakhiri oleh tentara Indonesia - 'Kira-kira dan tidak ilmiah'.
Dalam berita tersebut disebutkan praktik ini melibatkan tes "dua jari" invasif untuk menentukan apakah selaput dara pelamar wanita masih utuh.
Baca Juga: Target Rasio Tracing 1:15 Kontak Erat, Kota Bogor Libatkan TNI Polri
Human Rights Watch menggambarkan prosedur tersebut sebagai bentuk kekerasan gender yang "kasar, tidak ilmiah dan diskriminatif."
Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menolak tes keperawanan karena tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis.
Disebutkan pula oleh media tersebut ketiga cabang militer (matra) TNI - Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Laut (AL) - telah menggunakan tes selama beberapa dekade.
Baca Juga: Usai Anggota TNI AU Merauke Injak Kepala Orang Papua, Netizen Naikkan Tagar 'Pecat' dan 'Rasis'
TNI mengklasifikasikannya sebagai pemeriksaan "psikologis" untuk "alasan kesehatan mental dan moralitas."
Dalam keadaan tertentu, bahkan tunangan perwira militer harus menjalani pemeriksaan yang memalukan.
Andika mengatakan kepada wartawan bahwa tentara perlu meningkatkan terus menerus setiap tahun.
Baca Juga: Viral Oknum TNI AU Aniaya Warga Merauke, Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo Minta Maaf
"Sebelumnya kami melihat perut, alat kelamin secara detail dengan pemeriksaan panggul, vagina dan leher rahim," kata Andika.
"Sekarang, kami telah menyelesaikan pemeriksaan ini, terutama yang berkaitan dengan selaput dara, apakah sudah pecah dan sejauh mana robekannya," ungkapnya.
Selain itu, tidak ada lagi pemeriksaan secara khusus di bagian dalam vagina dan serviks. Namun, pemeriksaan di bagian luar alat kelamin dan abdomen masih dilakukan dalam rangkaian tes kesehatan.
"Tidak ada lagi pemeriksaan inspeksi vagina dan serviks. Tapi pemeriksaan genitalia luar, abdomen, tetap," ucapnya.
Andika mengungkapkan, secara umum, perbaikan dalam tes kesehatan juga dilakukan terhadap tes buta warna, kelainan tulang belakang, dan kesehatan jantung.
Menurutnya, evaluasi ini dilakukan agar proses seleksi lebih fokus, efektif, dan tepat. Dalam tes buta warna misalnya, TNI AD akan menerapkan dua instrumen tes.
"Yang kami ubah dalam tes buta warna, kami tambah berat tesnya," paparnya.
Penggunaan "tes keperawanan" di Indonesia pertama kali diungkap oleh Human Rights Watch (HRW) pada tahun 2014.
Saat itu Direktur Advokasi Hak-hak Perempuan HRW Nisha Varia mengkritik pemerintah Indonesia karena menutup mata terhadap praktik 'merendahkan dan diskriminatif'.
"Tes-tes ini merendahkan dan diskriminatif, dan mereka merusak akses setara perempuan ke peluang kerja yang penting."
“Polri dan militer Indonesia tidak dapat secara efektif melindungi semua orang Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, selama pola pikir diskriminasi merasuki barisan mereka,” tambahnya.***