ISU BOGOR - Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki sejumlah kasus di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ferdinand melalui cuitannya yang mengaku sejak beberapa hari terakhir dikirimkan tentang info heboh tentang PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dibawah kendali Kemenhan.
"Sejak kemarin banyak info yang dikirimkan orang ke saya tentang TMI ini. Bahkan ada surat yg bertanda tangan nama Menhan (entah itu asli atau tidak) terkait TMI. Jika itu benar, sy sgt kecewa dgn @prabowo, dan tampaknya @KPK_RI jg perlu masuk Kemenhan," tulis Ferdinand, Minggu 30 Mei 2021.
Seperti diketahui, Kemenhan RI baru-baru ini sedang menjadi sorotan setelah setelah lembaga yang dikomandani Prabowo Subianto itu diketahui memiliki PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
PT tersebut dikabarkan bakal menangani pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp 1.760 Triliun.
Bahkan keberadaan PT TMI tertuang melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020.
Surat berkop Kementerian Pertahanan itu menyatakan PT TMI berada di bawah kendali Kemenhan. Surat tersebut ditandatangani Menhan Prabowo Subianto.***