Network
"Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa memang banyak kelemahan dalam menunjuk mahkamah partai politik yang netral dan independen," terangnya.
Menurutnya, rata-rata konflik tersebut dengan ketua umum atau sekjen atau pengurus pusat.
Baca Juga: Atta Halilintar Sudah Siapkan Rumah Mewah untuk Baby AHHA, Ada Basement hingga Lift Mobil!
"Padahal yang menunjuk mahakamah partai poltiik adalah pengurus pusatnya, ketua, dan sekjennya, terutama ketua umumnya," ujarnya.
"Saya sulit membayangkan mahkamah partai mau mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh Megawati Soekranoputri.
Padahal, lanjutnya, ide mahkamah parati bagus menurutnya. Jadi, penyelesaian ke pengadilan eksternal tidak bertambah cerdas dan waras, tapi hanya main otak atik kasus mengasus.
Baca Juga: Muncul Isu Penyaluran Bansos Akan Dihentikan, Ade Armando: Mungkin Sekali Diakhiri kalau...
"Menurut saya, justru tidak baik bagi demokratisasi," katanya.
"Jadi harusnya yang seperti itu bisa diselesaikan secara internal," tambahnya.
Kata dia, syaratnya memang mahkamah partai harus independen. ***
