Network
ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal maling uang rakyat sebagai musuh bersama dianggap tidak konsekuen. Sebab asal-usul korupsi, kata Rocky Gerung adalah politik dinasti.
"Jadi ibu Sri Mulyani harus melampaui (cara berpikir tentang maling uang rakyat) bukan sekedar korupsinya tapi asal usul korupsinya karena dinasti," katanya di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 5 September 2021.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan korupsi atau maling uang rakyat seperti kasus Bupati Banjarnegara adalah musuh bersama.
Baca Juga: Sebut Jokowi Sebetulnya Berharap 3 Periode, Rocky Gerung: Tentu Dia Ingin Perpanjang Supaya Bisa...
"Karena si pejabat itu, suami ngasih kekuasaan pada istri, istrinya berupaya ngasih lagi pada anaknya. Kan di depan mata Sri Mulyani itu politik dinasti ada di Istana. Kenapa diam juga," ungkap Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menegaskan bahwa maling uang rakyat itu dibelakangnya ada warisan kekuasaan. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi yang mewariskan kekuasaan berpotensi terjadinya korupsi juga.
"Itu yang berbahaya itu, pak Jokowi mewariskan kekuasaannya kepada dua walikota dan itu potensi korupsi juga," kata Rocky Gerung.
Bahkan, lanjut Rocky Gerung, secara kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi sudah koruptif.
"Jadi Sri Mulyani ini buta huruf terhadap asal usul korupsi yaitu dinastinya itu. Ini bahayanya kalau menteri keuangan, mestinya dia mengerti anatomi dari korupsi, bukan sekedar karena ada kasus di Probolinggo dan Banjarnegara tiba-tiba mengadu ke instagram," ungkap Rocky Gerung.
Dengan demikian, kata Rocky Gerung, orang mempertanyakan alasan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengadu kasus maling uang rakyat lewat instagram.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Ketagihan Pujian: Orang yang Ketakutan karena Gak Ada Pendukung Lagi
"Ngadu lewat instagram, ngadu lewat facebook, itu bukan media resmi untuk memberantas korupsi itu, kalau mau bikin konferensi pers, supaya wartawan punya hak untuk bertanya memperluas pandangan publik melalui pertanyaan ibu Sri Mulyani," tegasnya.***
