Network
ISU BOGOR - Pengamat Politik Adi Prayitno mengingatkan kelompok elite yang berusaha menggolkan wacana jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode bisa mengancam demokrasi Indonesia. Bahkan akan terjadi gerakan ekstra parlementer seperti tahun 1998.
"Hati-hati semuanya, dengan (wacana) Jokowi 3 periode, karena ini akan meruncingkan dan memunculkan banyak calon alternatif yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya," ungkap Adi Prayitno di Channel YouTube Karni Ilyas Club yang dikutip IsuBogor.com, Sabtu 4 Agustus 2021.
Lebih lanjut, Adi Prayitno menegaskan juga bahwa jika wacana Presiden Jokowi 3 periode ini lolos, akan terjadi hal yang fatal.
Baca Juga: Wacana Jokowi 3 Periode, M. Qodari: Undang-undang Dasar 1945 Kembalikan Pada Aslinya
"Akan ada resistensi dari kelompok-kelompok civil society yang belakangan agak mengendap, gerakan moral ini kan hanya awalan, dimana kelompok-kelompok kritis ini secara perlahan sudah bangkit," ungkap Adi Prayitno.
Terlebih, lanjut Adi Prayitno, adanya isu amandemen UUD 1945 hanya demi memuluskan wacana Jokowi 3 periode.
"Ditambah isu memundurkan pemilu, soal jabatan presiden (Jokowi) 3 periode, saya kira suasananya saya khawatir seperti 98, bahwa gerakan ekstra parlementer 1998 akan menjadi bola besar yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh siapapun," papar Adi Prayitno.
Baca Juga: 'Presiden Mundur Rakyat Bersyukur' Trending, Refly Harun: Itu Sama Katakan Jokowi 3 Periode
Ingat gerakan civil society itu, kata Adi Prayitno adalah yang mengkonsolidasikan politik dimana-mana.
"Jangankan (rezim Jokowi) yang saat ini, Orde Baru pun tumbang, karena dulu orde baru hampir 90 persen menguasai semua jejaring politik partai, partai dikendalikan, birokrasi dikendalikan, ekonomi dikendalikan, infra dan suprastruktur semua dikendalikan, tumbang oleh kekuatan civil society," katanya.
Maka dari itu, di tengah demokrasi yang berlimpah, kata Adi Prayitno salah satu cara agar bangsa Indonesia ini belajar menghargai keindahan tuhan.
"Bagaimana demokrasi ini tumbuh bagi kita, tolak amandemen, tolak (Jokowi) 3 periode, dan tolak perpanjangan jabatan presiden dan DPR, karena tidak ada gunanya, kita (rakyat) yang banyak dirugikan dan hanya elit yang diuntungkan," tegasnya.***
