Network
Refly Harun menjelaskan, untuk membubarkan sebuah partai politik harus jelas kesalahannya.
"Hanya memang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia adalah monopoli pemrintah," imbuhnya.
Baca Juga: Sahabat Ganjar Deklarasi untuk Pilpres, Refly Harun: Bentuk Tantangan kepada Megawati
Lebih lanjut ia mengatakan, yang bisa bisa membubarkan partai politk itu hanyalah pemerintah dan putusannya melalui Mahkamah Konstitusi.
"Jadi, pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan," terangnya.
"Alasannya karena azaz, visi misi, program kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Itu memang kaliamt yang relatif sekali. Bertentangan dengan pancasila itu apa sih, bertentangan dengan UUD 1945 itu apasih," tuturnya.
Baca Juga: Soal Meme Ngabalin 'King of Penjilat', Refly Harun: Siap-siap Dikatain...
Hal tersebut pernah dikatakan Refly di depan majelis hakim yang memperkarakan Habib Rizieq Shihab.
"Karena terlalu luas sekali, tetapi akibatnya kita akan melihat soal rasionalitas. Apakah sebuah tindakan itu pantes untuk pembubaran sebuah organisasi," tambahnya.
"Makanya saya menentang pembubaran FPI, karena menurut saya tidak jelas apa alasan membubarkan FPI. Tidak bisa disandarkan dengan kejadian lalu-lalu, karena untuk kegiatan lalu-lalu oknum-okumnya kan sudah dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan pertanggungajwaban organisasional. Apa soalnya," beber dia.
