ISU BOGOR - Fahri Hamzah menyayangkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dibarengi dengan akal.
"Pemberantasan korupsi itu adalah satu keseluruhan ikhtiar untuk menciptakan ekosistem dari pencegahan sampai penindakan," kata Fahri Hamzah.
Maka dari itu, lanjut Fahri Hamzah, hal tersebut disebut dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang KPK.
Baca Juga: Diduga Bela BEM SI, Fahri Hamzah Singgung Politisi yang Planga Plongo: Janganlah...
"Nah sekarang sudah ada revisi, sebenarnya revisi ini mendorong penggunaan akal itu tadi," kata Fahri Hamzah di Channel YouTube Refly Harun yang dikutip, Jumat 22 April 2022.
"Sayangnya, mohon maaf ini, yang mimpin KPK itu juga belum pada cukup akalnya itu," kata Mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Bahkan, politisi Partai Gelora ini menyatakan secara tegas, tak hanya pimpinan KPK, tapi pemimpin rezim sekarang ini belum sampai cara berpikir pemberantasan korupsinya.
Baca Juga: Diduga Sindir Publik yang 'Menyerang' BEM SI, Fahri Hamzah: Janganlah Kalian...
"Belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi.
"Menurut saya belum nyampe, saya kira kabinet dan presiden juga belum nyampe (memahami strategi pemberantasan korupsi)," tegas Fahri Hamzah.
Jadi, lanjut Fahri Hamzah, jika tidak pemikiran yang sophisticated dan strategi yang terintegrasi tidak akan hilang korupsi di negeri ini.
Baca Juga: Diduga Kritik Densus 88, Fahri Hamzah: Membunuh Tidak Boleh Dilakukan oleh Selain Wakil Tuhan
"Karena korupsi sekali lagi ada crime of mind, kejahatan pikiran, jadi nggak akan bisa dijangkau oleh orang-orang (KPK)," kata Fahri Hamzah.
Sebenarnya, lanjut Fahri Hamzah, dirinya telah banyak membuat buku tentang strategi pemberantasan korupsi.
"Dan ini ceritanya panjang, tapi intinya adalah kegiatan terintegrasi itu dari hulu sampai ke hilir," tegas Fahri Hamzah.***