ISU BOGOR - Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan COVID-19 sudah membahayakan rakyat. Sehingga, kata Ubedilah, Jokowi bisa diberhentikan.
"Karena sudah membahayakan rakyat, maka harus diselamatkan negara ini, dengan cara banyak hal yang bisa dilakukan," kata Ubedilah Barun di Channel YouTube Refly Harun, Jumat 13 Agustus 2021.
Ubedilah Bardun mengatakan dirinya membaca kubu PDIP, mulai dari Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu yang gencar mengkritik Presiden Jokowi.
"Tentu saja kritik dari partai yang berkuasa itu bukan sekedar kritik biasa, dalam terminologi politik dia memiliki makna tertentu," kata Ubedilah Badrun.
Maka dari itu, ketika kritik yang disampaikan partai penguasa kepada Presiden Jokowi berarti ada sesuatu dan ini tanda penting.
"Bahwa kritik kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh anggota DPR RI dari PDIP," jelas Ubedilah Badrun.
Baca Juga: PA 212 Serukan Tangkap Jokowi, Refly Harun: Presiden Tidak Bisa Diproses Hukum
Ubedilah Badrun memaparkan kebijakan Presiden Jokowi sudah membahayakan negara itu diantaranya dalam penanganan pandemi, ekonomi, langkah-langkah hukum dan banyak lagi.
"Saya melihat, arah kedepan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius, misalnya dalam soal pandemi COVID-19, kita melihat angka kematian yang jumlahnya sudah ratusan ribu orang," ujarnya.
Menurut Ubedilah Badrun dalam menyelamatkan nyawa rakyat itu sudah menjadi tugas negara.
"Melindungi segenap bangsa itukan kewajiban negara, melindungi warga negara, ketika ada warga negara yang meninggal satu orang pun itu adalah persoalan yang sangat serius, apalagi sudah mencapai seratus ribu lebih" ungkap Ubedilah Badrun.
Lebih lanjut, Ubedilah Badrun mengatakan jika menggunakan terminologi politik dalam dunia demokrasi perubahan sangat memungkinkan untuk terjadi.
"Apakah perubahan itu konstitusional, dalam hal yang tekstual gitu, ada juga perubahan bisa terjadi dalam makna yang ekstra konstitusional," ungkap Ubedilah Badrun.
Lebih lanjut, Ubedilah Badrun juga mengatakan segala hal memungkinkan dalam melakukan perubahan yang bisa dilakukan di alam demokrasi ini.
"Pemerintahan Jokowi masih ada harapan, tapi tipis, karena ruang tipisnya yang menjadi persoalan. Kita juga mungkin bisa bertanya reflektif ya, apakah pemerintahan ini sanggup sampai 2024," kata Ubedilah.
Terkait dengan itu, kata Ubedilah dengan situasi beban ekonomi yang sangat berat apakah pemerintahan Presiden Jokowi sanggup memimpin hingga 2024.
"Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin rumit, karena krisisnya sekarang menjadi semakin multidimensi, bukan sekedar krisis sosial ya, sampai bahkan krisis APBN sebenarnya, itukan lebih membahayakan," ungkap Ubedilah.
Maka dari itu, jelas Ubedilah karena situasi saat ini, sah-sah saja banyak pihak melakukan kritik dan lain-lain.
"Karena ketika harapan publik menipis itu artinya ada harapan lain, dalam mistisisme politik harapan munculya ratu adil, tapikan dalam dunia akademik lebih kepada realitas," paparnya.***