Network
ISU BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengikuti Rakor kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law secara virtual. Pun demikian, rapat itu berlangsung satu arah dan tidak ada kesempatan dialog.
Dalam pertemuan tersebut, Bima Arya, mengaku seluruh kementerian terkait memberikan penjabarannya terhadap isi dari Undang-undang Omnibus Law.
"Pemerintah pusat menjelaskan dari semua aspek. Mulai dari aspek tenaga kerja, Pemerintah daerah, semuanya lah. Intinya pemerintah pusat meminta agar Pemda mampu untuk mengelola konflik yang ada. Hanya menjelaskan itu, kira-kira begitu," kata Bima saat ditemui di Balai Kota Bogor, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Bima Arya pun mengaku selama rapat sekitar satu jam itu berlangsung secara satu arah atau monolog dari narasumber pemerintah pusat sehingga tidak ada waktu untuk berdialog atau memberikan masukan.
"Saya tidak dikasih kesempatan ngomong, kalo dikasih kesempatan saya bakal bicara," ungkap Bima.
Kendati demikian, ia pun mengaku akan menggunakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menyampaikan aspirasi setiap kepala di Kota daerah kepada pemerintah pusat pada Jumat 16 Oktober 2020.
Baca Juga: Pejelasan Laman NU Kutip Ulama Jombang Tolak Rebo Wekasan, Simak
Sebab, aspirasi kepala daerah sangat penting untuk perumusan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi turunan dari Undang-undang Omnibus Law.
