Network
Adapun beberapa catatan untuk Undang-undang Omnibus Law ini adalah terkait persoalan tata ruang wilayah. Dimana, berdasarkan sepengetahuan Bima Arya yang sudah pernah membaca draft Undang-undang Omnibus Law yang memiliki ratusan halaman, ketentuan pengajuan Amdal nantinya akan kembali terpusat.
Sehingga, jika ada pembangunan pusat yang akan dilakukan di daerah, meski tidak sesuai dengan RTRW tetap bisa dijalankan.
Baca Juga: Inovasi Bima Arya : Cegah Penularan Corona di Ruangan, Kantor Swasta Dibolehkan Rapat di Taman Kota
"Yang dipertanyakan di Omnibus law ini kan aturan izin. Jadi izin dengan resiko tinggi itu dari pusat semua. Ya itukan berarti kewenangan di pusat. Sehingga keinginan pemerintah daerah keinginan pemerintah pusat nantinya tidak sinkron," jelas Bima.***
