Network
ISU BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut Gubernur DKI Jakarta masih harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat guna mendetail teknis penerapan PSBB total. Khususnya terkait mobilitas warga Jabodetabek yang nantinya dianggap membingungkan.
Penerapan PSBB DKI Jakarta, kata Bima Arya, memiliki plus minus. Kemungkinan terpaparnya warga Kota Bogor akan berkurang karena jika betul-betul diterapkan, warga Bogor yang bekerja di Jakarta akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Sedangkan minusnya adalah akan banyak warga Jakarta yang lari ke Bogor akibat penerapan PSBB secara ketat di Ibu Kota.
Baca Juga: Selain Yopie Latul, 2 Orang Pengiring Band Juga Dilaporkan Positif Corona
"Jadi di Jakarta masih perlu dimatangkan lagi, dan Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta Pak Gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta," terang Bima, usai rapat koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan daerah Bodetabek, Kamis 11 September 2020.
Kata Bima, rencananya pada Sabtu 12 September 2020 Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Sedangkan Rakor dengan para kepala daerah kawasan Bodebek dan Pemprov Jabar rencananya akan digelar sehari sesudahnya.
Sementara, PSBMK di Kota Bogor yang akan berakhir pada 11 September 2020, terpaksa diperpanjang sementara waktu hingga 14 September 2020. Keputusan ini disampaikan Bima Arya merespon akan diberlakukannya kembali penerapan PSBB total oleh Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: BLT Pekerja Tahap 3 Cair Tapi Penerima Tahap 1 dan 2 Diminta Dikembalikan, Nah Loh!
Pada pertemuan virtual tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mendengarkan masukan dari para kepala daerah Bodetabek.
