Network
Hal itu diungkapkan Bima Arya saat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Bogor dengandu pengembang pembangunan dan pembukaan akses jalan Kantor Pemerintahan Frontage Toll Danau Bogor Raya - Parung Banteng 3, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.
Bima Arya mengatakan titik pembangunan kantor pemerintahan baru ke depan akan menjadi wilayah masa depan untuk Kota Bogor.
"Karena tidak mungkin kita bisa bangun tanpa akses. Jadi ini tetap on the track, tidak mungkin berubah," ungkap Bima Arya dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu, 15 April 2023.
"Karena dari mandatnya dari Kementerian Keuangan DJKN itu ini peruntukannya adalah ibu kota, pusat pemerintahan, jadi nggak mungkin tiba-tiba dicaplok dan bergeser dibangun yang lain-lain, gak mungkin. Jadi betul-betul harus jadi Balai Kota," tambahnya.
Menurutnya, pembangunan akses jalan merupakan hal penting untuk kelanjutan pembangunan, karena akan menjadi akses untuk lalu lintas konstruksi.
Setelah dilakukan penandatanganan kerja sama ini, akses jalan akan dikerjakan melalui akselerasi antara PUPR dengan PT SEG dan PT KTP yang dimulai dengan pembangunan oleh PT KTP di tahun ini dan dilanjutkan oleh PUPR dalam mengerjakan overlay di tahun depan.
Baca Juga: Kota Bogor Raih Adipura Setelah Penantian Panjang 28 Tahun, Begini Respons Bima Arya
"Tahun ini mulai jalan, jadi tahun depan ada dua akses. Dari situ titik tadi (Bogor Raya City) dan dari daerah Bogor raya menuju pusat pemerintahan baru," jelasnya.
Rencana pembangunan kantor pemerintahan baru ini akan mendorong perkembangan wilayah.
Pertama, yakni mengurangi akses Jalan Pajajaran dan sebagainya, karena ke depan jalur itu akan jadi jalur alternatif masuk pusat Kota Bogor. Selanjutnya, pemukiman akan berkembang dengan adanya kegiatan ekonomi.
"Ibaratnya magnitude atau epicentrum Kota Bogor akan bergeser ke sana. Kedepan akan kita lakukan kajian untuk mengalih fungsi menjadi museum atau tempat pertemuan," katanya.
Baca Juga: Ribuan RTLH Kota Bogor di 2023 Bakal Terima Bantuan Rp 49,7 Miliar, Bima Arya Pastikan Tepat Sasaran
Untuk pembangunan fisik kantor pemerintahan baru, Bima Arya berharap bisa dilakukan tahun depan setelah dibukanya akses jalan.
Namun meski demikian, pihaknya masih menunggu keuangan pemerintah pusat membaik, karena pembangunan ini direncanakan akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
Direktur Utama PT SEG, Oktia Hendra mengatakan, dengan adanya pembangunan kantor pemerintahan baru akan mendukung untuk pemgembangan dan kemajuan kota.
"Aksesnya akan jadi luar biasa bagusnya. Dengan adanya penambahan akses itu multikular efeknya akan memberikan perubahan yang cukup besar untuk wilayah ini," ujar Oktia.
"Hilir urbannya akan luar biasa nanti dan mudah-mudahan dengan dimulainya acara ini akan memberikan kebaikan bagi semua," sambungnya.***
