ISU BOGOR - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik di tanah air," ungkap Siti Zuhro dalam diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu 6 Maret 2021.
Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
Baca Juga: Paus Fransiskus Bertemu Ayatollah Ali Sistani Menyerukan Persatuan di Irak
Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut dia, sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.
Menurut Siti hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai juga bagus. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Warganet: Anda Kacang Lupa Kulit