ISU BOGOR – Masih berada dalam zona orange, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum memperkanankan sekolah untuk melakukan pembelajaran tapat muka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan menggratiskan Internet se-Indonesia guna mendukung sistem pembelajaran daring atau online.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendukung KPAI untuk menerapkan kurikulum darurat, mengingat kurikulum saat ini merupakan kurikulum untuk masa normal, sehingga diperlukan modifikasi kurikulum di masa pandemi seperti ini.
Tak ayal saat ini KPAI sedang mendorong Pemerintah Pusat untuk memerintah penerapan kurikulum darurat di Bogor, Depok, Bekasi yang merupakan zona merah, orange dan kuning.
Baca Juga: Naik Rp2.000, Berikut Harga Emas Jabodetabek Rp 1.028.000 Per Gram
"Kurikulum darurat ini juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan PJJ yang sering dikeluarkan para ibu rumah tangga," ujar Dedie, Rabu 12 Agustus 2020.
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor juga tegas tidak membuka sekolah selama kondisi belum memungkinkan. Pasalnya, di daerah yang awalnya zona hijau lalu membuka sekolah tatap muka.
"Kondisi ini mungkin juga terjadi di Jabodetabek kalau sekolah di buka, apalagi Jabodetabek episentrum Covid-19. Sekarang saja jumlah positif Covid-19 tinggi," sebut Dedie.
Baca Juga: Bertambah Jadi 30 Pegawai di 9 Puskesmas di Bogor Positif, Cipaku Paling Banyak
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti yang melakukan kunjungan mengatakan, anak-anak harus tetap hidup, harus tetap sehat. Sebab, anak-anak tidak masuk sekolah saja, ada anak-anak yang tertular Covid-19 dan kasusnya di Indonesia tertinggi Se-ASEAN.
Untuk itu, KPAI tetap pada posisi tidak mendukung pembukaan sekolah di zona kuning. Zona hijau pun harus dengan persiapan yang sangat matang.
“Kami apresiasi Pemerintah Kota Bogor yang tidak akan membuka sekolah pada zona kuning dan kalau pun sudah zona hijau masih berpikir terkait persiapannya," ujar Retno.
Baca Juga: Bacaan Doa dan Keutamaan Sambut Tahun Baru Islam 2020, 1 Muharam 1442 Hijriah
Retno menuturkan, walaupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mempunyai beberapa masalah dan kendala, namun yang harus dilakukan bukanlah membuka sekolah tetapi memperbaiki PJJ.
Pihaknya saat ini memberikan beberapa rekomendasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Yakni menggratiskan Internet Se-Indonesia yang sudah disetujui Kemenkominfo, menerapkan kurikulum darurat sesuai dengan situasi darurat agar anak tidak terbebani dengan kurikulum yang padat dan pemetaan sekolah mana yang bisa daring maupun yang tidak bisa.
"Ini untuk menyelamatkan anak-anak dalam kondisi seperti ini. Kalau buka sekolah khawatir penularan semakin tinggi, karena yang penting sekarang hak hidup, hak sehat dan hak pendidikan," tegasnya.***