Network
ISU BOGOR - Ahli Lingkungan Profesor Emil Salim mengecam keras sikap pemerintah Indonesia yang membiarkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan dunia yang terdaftar di UNESCO ini dengan mudah dirusak oleh investor.
Emil Salim yang juga Profesor Ekonomi Universitas Indoesia (UI) ini mengaku tak bisa membayangkan bagaimana nasib lingkungan di nusantara ini jika UU Omnibus Law disahkan.
"Pebila (Apabila) Taman Nasional Komodo sebagai UNESCO Heritage Park Dunia bisa diobrak-abrik tanpa studi AMDAL, melabrak kesepakatan UNESCO, mengabaikan pendapat masyarakat Adat, SEBELUM Omnibus Law, bagaimana kelak nasib lingkungan Nusantara SESUDAH Omnibus Law?," kecam Emil Salim di akun twitter @emilsalim2010, Rabu 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Beredar Video Luhut Akan Bangun Tempat Wisata Super Premium di Dua Pulau di Kecamatan Komodo
Pendiri Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia ini juga mempertanyakan sejauh mana pertimbangan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah.
"Pemerintah memang perlu penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Namun jika dampak pengembangan pariwisata adalah rusaknya ekosystem habitat Komodo, ini sama dgn menyemblih ayam yang hasilkan tekur emas. Mana pertimbangan lingkungan hidup?," tanyanya.
Sementara itu, dalam keterangan pers tertulisnya Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno pada Selasa 27 Oktober 2020, menyebutkan pembangunan di pulau Komodo semata-mata untuk penataan sarana prasarana.
Baca Juga: 5 Kicauan Satire Bintang Emon di Twitter, Mulai Komodo hingga Anak Masuk Politik
Menurutnya, kegiatan penataan sarpras (dermaga loh buaya, pengaman pantai, evelated deck, pusat informasi, pondok ranger/peneliti/pemandu) berada pada wilayah administrasi Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
