Network
"Karena sesudah ditata di bidang itunya, ada Undang-Undang lain yang beda. Setelah diselesaikan di urusan Bea Cukai, wah ini Imigrasinya lain lagi, ini lain lagi, sehingga pada waktu itu ini gimana caranya?," ujarnya.
Baca Juga: Amir Syamsuddin Pastikan Demokrat Bukan Dalang Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Mahfud pun menjelaskan, barulah saat Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam pembahasan Omnibus Law serius dilakukan dengan bertanya kepada beberapa tokoh termasuk dirinya.
"Nah ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menkopolhukam, saya, Jimly Asshiddiqie, Indriyarto Seno Adji itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut, gimana, ini Pemerintah terhambat oleh aturannya yang banyak itu," kata dia.
Namun, Mahfud pun mengungkapkan pembahasan Omnibus Law itu sempat macet ketika Luhut Panjaitan terkena reshuffle kabinet mmenjadi Menteri Kemaritiman.
"Di situlah kita katakan buat saja Omnibus Law, itu tahun 2016. Oke, kita garap, tiba-tiba Pak Luhut di reshuffel, pindah ke Menteri Kemaritiman, macet itu, saya hanya ingin megatakan, pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturan agar tidak tumpang-tindih," jelasnya.
Baca Juga: Bercanda Prof Zainal Arifin Singgung ILC Batal Soal Omnibus Law: Imbas Karena Bang Karni Tidak Hadir
Selanjutnya, bahkan Pengamat Hukum Tata Negara Zainal Arifin yang juga dalam acara ILC Satu Tahun Jokow-Ma'ruf dan mengkritik Omnibus Law UU Cipta Kerja terburu-buru sehingga banyak kesalahan pun hadir membuat seminar internasional penataan regulasi di Jember.
"Kemudian kami ikut membantu dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak salah mas Zainal apa ikut tentang penataan regulasi, karena ada tumpang tindih. Sampe ada ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember, gimana sih cara penataan regulasi itu," jelasnya lagi.***
