Network
ISU BOGOR - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD bercerita pentingnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membahas inventasi dari Timur Tengah yang tidak jadi dan pulang saat zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena benturan perizinan.
Hl itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa, 20 Oktober 2020 dengan tema Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi sampai Demonstrasi.
"Nah, saya ingin cerita tentang Omibus Law. Ketika Pak Alwi Shihab, di jaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa investor dari beberapa negara-negara UE, membawa ratusan juta dolar mereka datang ke sini mau investasi, diterima oleh Pak SBY, oh bagus-bagus investasi," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Menkominfo Johnny G Plate: Datangkan Investasi, Omnibus Law Sangat Relevan Hadapi Pandemi Corona
Kemudia, lanjutnya bercerita, setelah investor datang ke Indonesia tidak jadi investasi padahal telah diberi karpet merah oeh Wakil Presiden Yusuf Kalla karena banyak aturan yang berbenturan.
"Diberi karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, ayo investasi. Sesudah mau investasi endak bisa, karena katanya bertentangan dengan peraturan ini, sesudah masuk ke eselon 2 oh ini ada kepresnya begini endak boleh. Oh itu ada Undang-Undang nomor sekian, nomor sekian nomor sekian, sehingga pulang orang udah ke sini, pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting, gitu. Itu satu," kata Mahfud.
Yang kedua, sambungnya, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden Republik Indonesia sempat meninjau bongkar muat di Tanjung Priok yang begitu lama sehingga adalah pembahasan untuk membuat Omnibus Law.
"Dia (Jokowi) pergi ke Tanjung Priok. Melihat Willing time, bongkar muat kapal itu kok sampai tujuh hari, delapan hari apa tidak bisa dua hari tiga hari, kata Pak Jokowi, bisa pak kata Pak Darmin Nasution, tapi endak bisa juga pak (Karni)," kata Mahfud.
Dikatakan Mahfud, hal itu karena penataan peraturan satu sama lain tetap tidak bisa bersatu.
"Karena sesudah ditata di bidang itunya, ada Undang-Undang lain yang beda. Setelah diselesaikan di urusan Bea Cukai, wah ini Imigrasinya lain lagi, ini lain lagi, sehingga pada waktu itu ini gimana caranya?," ujarnya.
Baca Juga: Amir Syamsuddin Pastikan Demokrat Bukan Dalang Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Mahfud pun menjelaskan, barulah saat Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam pembahasan Omnibus Law serius dilakukan dengan bertanya kepada beberapa tokoh termasuk dirinya.
"Nah ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menkopolhukam, saya, Jimly Asshiddiqie, Indriyarto Seno Adji itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut, gimana, ini Pemerintah terhambat oleh aturannya yang banyak itu," kata dia.
Namun, Mahfud pun mengungkapkan pembahasan Omnibus Law itu sempat macet ketika Luhut Panjaitan terkena reshuffle kabinet mmenjadi Menteri Kemaritiman.
"Di situlah kita katakan buat saja Omnibus Law, itu tahun 2016. Oke, kita garap, tiba-tiba Pak Luhut di reshuffel, pindah ke Menteri Kemaritiman, macet itu, saya hanya ingin megatakan, pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturan agar tidak tumpang-tindih," jelasnya.
Baca Juga: Bercanda Prof Zainal Arifin Singgung ILC Batal Soal Omnibus Law: Imbas Karena Bang Karni Tidak Hadir
Selanjutnya, bahkan Pengamat Hukum Tata Negara Zainal Arifin yang juga dalam acara ILC Satu Tahun Jokow-Ma'ruf dan mengkritik Omnibus Law UU Cipta Kerja terburu-buru sehingga banyak kesalahan pun hadir membuat seminar internasional penataan regulasi di Jember.
"Kemudian kami ikut membantu dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak salah mas Zainal apa ikut tentang penataan regulasi, karena ada tumpang tindih. Sampe ada ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember, gimana sih cara penataan regulasi itu," jelasnya lagi.***
