Network
ISU BOGOR - Ketegangan di Israel semakin meningkat ketika pemerintah menghadapi tekanan besar untuk memaksa warga Yahudi ultra-Ortodoks untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Namun, para pemimpin ultra-Ortodoks bersikeras bahwa mereka tidak akan "mati untuk sesuatu yang bukan bagian dari mereka".
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam posisi yang semakin sulit, dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memenuhi tuntutan wajib militer atau kehilangan koalisi pemerintahannya. Koalisi Netanyahu saat ini bergantung pada partai-partai agama sayap kanan, termasuk Shas ultra-Ortodoks dan United Torah Judaism, yang mengancam akan mundur jika pengecualian wajib militer bagi komunitas mereka dicabut.
Masalah ini bukan hal baru. Pengadilan Tinggi Israel sebelumnya memutuskan bahwa pengecualian tersebut diskriminatif pada tahun 2017, tetapi pemerintah telah terus mengeluarkan undang-undang darurat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan komunitas ultra-Ortodoks.
Baca Juga: Penjajah Israel Tangkap 20 Warga Palestina di Tepi Barat, Jumlah Tahanan Capai 7.605
Namun, situasi ini menjadi semakin genting seiring dengan eskalasi konflik di wilayah itu. Pertempuran di Gaza, perbatasan Lebanon, dan ketegangan di Tepi Barat semakin menekan kebutuhan akan personel militer yang cukup. Saat ini, sekitar 66.000 pemuda ultra-Ortodoks tidak wajib bertugas di militer, angka tertinggi sepanjang sejarah Israel.
Protes pun meletus di Tel Aviv, dengan ribuan orang menuntut "pembagian beban" yang setara dalam wajib militer. Masyarakat semakin frustrasi dengan ketidakadilan yang dirasakan dalam kewajiban militer, sementara ketegangan terus memuncak di wilayah itu.
Sementara itu, dari 2.000 relawan ultra-Ortodoks yang ingin mendaftar setelah tanggal 7 Oktober, hanya 450 yang diterima oleh IDF. Jumlah ini menyoroti tantangan yang dihadapi militer Israel dalam merekrut dari komunitas ultra-Ortodoks.
Baca Juga: Drone Perlawanan Irak Targetkan Pangkalan Udara Israel
Masyarakat Israel dan dunia internasional dengan cemas mengamati situasi ini, karena keputusan politik akan memiliki dampak besar tidak hanya pada stabilitas pemerintah Israel, tetapi juga pada keamanan wilayah tersebut.***
